JAKARTA - Anggota Kompolnas, Yusuf Warsim mengatakan bahwa setiap kepala kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) memiliki tantangan dan massanya.

Bila merujuk pada grand strategy Polri, di masa kepemimpinan Kapolri mendatang nantinya, tantangannya masuk dalam tahapan memberikan pelayanan prima terhadap publik.

"Setiap Kapolri memiliki tantangan dan massanya. pada 2005-2009 an, tahapannya pada trust building. 2010-2016 masuk tahapan partnership building,yakni membina dan membangun kemitraan antar lembaga, seperti KPK, dan lainnya," kata Yusuf dalam acara diskusi dialektika demokrasi bertajuk 'Siapa Calon Kapolri Pilihan Jokowi?', yang dipandu Wartawan Suara Pembaruan di Media Center DPR RI, Senayan, Kamis (26/11/20).

"Dan 2016-2025 nanti tahapannya masuk pada keuunggulan pelayanannya. Sehingga, Kompolnas mendorong Polri memberikan pelayanan prima," tambahnya.

Tidak hanya itu, masih dikatakan Yusuf, Kapolri mendatang juga dihadapkan dengan tantangan industri 4.0. Hal itu, sambung dia, sesuai dengan konsep kepolisian yang demokratis."Kalau coba kita selaraskan ada satu konsep misalnya kepolisian yang demokratis ini adalah strategis kepolisian yang demokratis," papar dia.

"Konsep Polri demokratik itu, yakni pelayanan publik (sesuai grand strategy), melakukan tugas sesuai kehendak hukum, transparansi dan akuntabilitas, dan perlindungan terhadap HAM termasuk perlindungan ekonomi sosial dan budaya," ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap, siapapun calon Kapolri yang terpilih dan disetujui DPR RI nanti, tidak mengecewakan atau tidak sesuai harapan, yakni bagaimana peran Polri yang dapat bersinergitas dengan masyarakat."Polri harus berada dekat di dalam masyarakat tidak berjarak, ini yang menjadi kriteria strategis untuk calon Kapolri kita ke depan bagaimana menjalani dengan konsep kepolisian yang demokratis," pungkasnya.***