BENGKALIS-Fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangannya terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2019.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Khairul Umam didampingi Wakil Ketua Syaiful Ardi dan dihadiri Plh. Bupati Bengkalis Bustami HY dan anggota DPRD Bengkalis, Selasa (28/7/2020).

Di awali  Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang dibacakan Sanusi, pihaknya mendorong pemerintah daerah terus mengoptimalkan alokasi pendapatan daerah di tahun 2020. "Kami mengapresiasi atas Opini WTP yang didapatkan, namun dibalik itu, perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa penghargaan tersebut bukan sebagai euforia saja, perlu adanya bukti nyata dan outcome yang jelas serta langsung menyentuh masyarakat," ujar Sanusi.

Kemudian Al Azmi dari Fraksi Golongan Karya juga memberikan apresiasi atas Opini WTP yang didapatkan oleh Kabupaten Bengkalis, Fraksi Golkar memandang bahwa realisasi PAD TA 2019 dinilai bagus karena ada peningkatan PAD yang signifikan tetapi tidak baik dalam proses penyusunan perencanaan karena belum menggambarkan hasil capaian program OPD dalam berkreasi mengoptimalkan potensi daerah.

"Fraksi Partai Golkar mengusulkan harus dilakukan kajian potensi pendapatan daerah yang komprehensif sehingga target pendapatan benar-benar di angka yang moderat," Tegas Al Azmi.

Fraksi PDI Perjuangan oleh Febriza Luwu menyampaikan masukan dan mengingatkan kepada pemerintah untuk terus melakukan terobosan serta menggenjot sektor-sektor tertentu yang nantinya dapat meningkatkan PAD dengan melakukan koordinasi serta mempersiapkan perangkat dan regulasinya.

Pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan BUMD yang dapat menjadi payung hukum bagi usaha-usaha mikro, dan mengoptimalisasi anggaran untuk peningkatan aspek-aspek penting seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Selanjutnya, Indrawansyah dari Partai Amanat Nasional meminta pembahasan lanjutan untuk dapat dilanjutkan dan nantinya dalam pembahasan tersebut Fraksi PAN berharap agar pendalaman terhadap Ranperda menyesuaikan hasil review dari Inspektorat Kab. Bengkalis dan BPK RI Provinsi Riau.

Dari Fraksi Partai Gerindra diwakili Andi Fahlevi dalam pandangannya menyampaikan bahwa perlu adanya pemikiran dari semua pihak terkait langkah-langkah inovatif untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pencapaian target lebih tinggi.

Sementara Fraksi Gabungan Suara Rakyat yang dibacakan Morison Bationg Sihite meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan sumber daya fiskal.

Terakhir Fraksi Kebangkitan Bintang Indonesia melalui juru bicara Laurensius Tampubolon memandang perlu peningkatan kinerja perangkat daerah dan harus menjadi perhatian khusus, mengingat situasi harga minyak dunia yang tidak stabil, karena itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus mengoptimalkan pungutan pada sumber-sumber PAD yang telah ada selain mempersiapkan alternatif sumber PAD lain.

Jawaban Bupati

Terhadap pandangan Fraksi PKS terkait apresiasi predikat Opini WTP, Bustami mengatakan hal tersebut merupakan suatu pencapaian yang patut dibanggakan dan tentu saja tidak terlepas dari kerjasama dan komitmen bersama pihak eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan di Kab. Bengkalis.

"Terhadap penetapan target PAD yang dirasa kurang cermat, akan menjadi perhatian bagi kami kedepannya. Namun dapat kami sampaikan penghitungan target PAD disusun sesuai dengan kemampuan untuk pencapaiannya disamping mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya," jawab Bustami terhadap masukan dari Fraksi Golkar oleh Jubir Al Azmi.

Terhadap pandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Febriza Luwu terkait peningkatan PAD akan menjadi pertimbangan dan perhatian serius kedepannya melalui OPD terkait. Akan dilakukan upaya yang lebih intensif lagi bagi peningkatan PAD Kabupaten Bengkalis.

"Terima kasih kepada Fraksi PAN yang telah menyetujui Ranperda ini untuk dibahas ketingkat selanjutnya, mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi bagi kita untuk dapat bersama-sama secara serius membahas dan menetapkannya menjadi peraturan daerah," Ungkap Bustami terhadap Pandangan Fraksi PAN.

Bustami menyambut baik ajakan Fraksi Partai Gerindra untuk lebih mengedepankan prinsip efesiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan agar lebih memikirkan langkah-langkah inovatif bagi upaya peningkatan pendapatan daerah.

Terkait peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan sumber daya fiskal yang disampaikan oleh Fraksi Gabungan Suara Rakyat melalui dr. Morison Bationg Sihite, Pemerintah Kabupaten Bengkalis sangat sependapat.

Kedua hal tersebut menuntut kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih baik, upaya tersebut hingga saat ini telah dan akan terus dilakukan bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Kabupaten Bengkalis.

"Seperti yang telah disampaikan sebelumnya terkait PAD, bersama-sama OPD terkait akan terus melakukan terobosan-terobosan disamping tentunya lebih mengintensifkan sumber-sumber PAD yang telah ada," tutup Bustami terhadap pandangan umum Fraksi Kebangkitan Bintang Indonesia Oleh Laurensius Tampubolon.***