PEKANBARU -DPRD Riau menyambut baik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah oleh kepala daerah, Senin (7/6/2021).

Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau, Karmila Sari mengatakan, dalam Ranperda tersebut akan ada dua hal yang menjadi konsentrasi DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau, yakni penarikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP).

Di PKB, Karmila menjelaskan pihaknya akan konsen ke penertiban kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), pasalnya selain merusak jalan mereka juga tidak membayar pajak ke Riau.

Selama ini perusahaan banyak yang beralasan bahwa truk ODOL bukan milik mereka, melainkan milik mitra perusahaan. Dengan adanya perubahan Perda ini, DPRD ingin perusahaan di Riau punya dasar dalam menjalin mitra dengan perusahaan angkut barang.

"Jadi perusahaan punya dasar dalam membuat aturan siapa yang boleh kerjasama dengan mereka, salah satunya nomor polisinya harus BM, supaya pajaknya bisa masuk ke Riau," kata Karmila, Selasa (8/6/2021).

Selain ODOL, DPRD Riau dan Pemprov Riau juga akan mengatur tentang relaksasi yang mana akan memberikan keringanan kepada masyarakat dalam membayar pajak, mungkin bisa sampai terpotong 50 persen.

Kemudian, dalam bidang PAP akan diatur beberapa hal terutama soal kalibrasi dan intake dalam pemanfaatan air oleh perusahaan. Sebab, Karmila sering menemukan perusahaan yang menghitung penggunaan air saat proses penyulingan, mestinya dari sungai.

"Nanti akan ada sanksi tegas juga dalam perubahan Ranperda. Ini kan tujuannya bagaimana PAD bisa meningkat, dan dampaknya untuk masyarakat juga. Mungkin pertengahan Juni sudah dibentuk Panitia Khusus (Pansus)-nya," ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau ini.

Lebih jauh, Legislator Dapil Rokan Hilir ini mengungkapkan bahwa masih ada satu lagi usulan dari Pemprov Riau terkait legislasi, yakni terkait pajak restribusi yang mungkin akan diperbaharui.

"Mungkin nanti retribusi akan lebih memakai sistem IT, dan sekarang kita Komisi III melihat potensi labuh jangkar, dan kita juga sudah diskusi dengan Dinas Perhubungan dan Bapenda. Detailnya nanti kita bahas," tutupnya.

Sebelumnya, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan potensi pajak air permukaan bisa menjadi penambahan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Riau. Menurutnya, banyaknya perusahaan di Riau menggunakan air permukaan.

"Kemudian, berkaitan dengan pajak air permukaan, ini juga termasuk pajak yang punya potensi, karena kita tahu banyak perusahaan yang ada di sini, yang mereka juga menggunakan air permukaan," kata Syamsuar.

Dia berharap, dengan persetujuan dewan terhadap adanya perubahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Ke tiga atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yaitu terkait pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan dapat meningkatkan PAD. ***