PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Pejabat Sementara (Plt) Kepala Dinas Pertamanan dan Tata Kota Kabupaten Pelalawan Drs Nasri,FE menampik pernyataan sejumlah pihak yang menuding ketidakseriusan pihaknya dalam memelihara dan menjaga kebersihan serta ketertiban kota.

"Malah kami saat ini sedang giat-giatnya melakukan peremajaan dan pemeliharaan taman-taman kota serta melakukan pengawasan intensif terhadap pekerja honor kebersihan," kata Nasri,FE, pada sejumlah media, Minggu (6/10/2013).

Menurutnya, saat ini jumlah honor kebersihan berjumlah 288 orang dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 1.250.000. Soal gaji ini, para pekerja menuntut gajinya disesuaikan UMK yakni Rp. 1.445.000.

"Mereka minta dinaikkan gajinya dan permintaan pekerja ini sudah kita masukkan dalam anggaran APBD-P dengan kisaran penambahan Rp 2 Miliar. Jadi 2 Miliar sudah masuk dalam penambahan gaji dan untuk kebutuhan Dinas Pertamanan dan Tata Kota sendiri," katanya.

Menurut dia, saat ini para pekerja sudah bekerja seperti biasa, termasuk melakukan pembersihan dan pemerataan rumput-rumput taman kota yang mulai panjang. "Kedepannya, kami akan rekrut langsung para ahli pemotong rumput," ujarnya.

Dikatakannya, jika nanti gaji mereka sudah bisa disesuaikan UMK maka pihaknya juga mengharapkan kualitas kerja yang lebih maksimal dari para pekerja. Paling tidak sehari jam kerja mereka bisa 5 hingga 6,5 jam. Karena itu, dibutuhkan kerjasama antar instansi terkait guna menciptakan kebersihan dan ketertiban kota yang lebih baik.

"Tim pengawas yang terdiri dari berbagai unsur Satker diminta pro aktif dalam menciptakan kebersihan dan ketertiban. Harus ada koordinasi yang baik lah sehingga permasalahan dapat diatasi bersama-sama," tandasnya.

Disinggung soal Kawasan Daerah Milik Jalan (DMJ) yang saat ini semakin marak disalah gunakan untuk mendirikan bangunan, pagar dan lain sebagainya, Nasri mengungkapkan bahwa untuk soal DMJ maka proses perizinannya melalui KPPT. Tapi semestinya, sebelum izin dikeluarkan harusnya berkoordinasi dengan Pengawasan Tim Khusus.

"Jadi melalui Tim Khusus ini dapat berkoordinasi dengan sejumlah Satker, termasuk pihak Disnakertrans. Saya tidak mengatakan bahwaselama ini tidak ada koordinasi namun pro aktif dari Tim khusus ini sangat diperlukan agar program kegiatan bisa terlaksanan sesuaiPeraturan Daerah yang ditetapkan," tutupnya.(ilm)