SELATPANJANG - Kisruh untuk merumahkan tenaga honorer di Kabupaten Kepulauan Meranti kembali bergejolak. Pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat resmi melakukan evaluasi terhadap tenaga honorer atau kontrak di sejumlah OPD. Hal itu diputuskan bersama dalam rapat internal, Selasa (28/12/2021). Honorer yang dirumahkan itu tidak dilanjutkan lagi kontraknya dan berakhir pada 31 Desember 2021.

Perihal merumahkan tenaga honorer itu setelah adanya surat edaran Bupati Kepulauan Meranti kepada setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Adapun perihal surat tersebut yakni penataan tenaga honorer dan sejenisnya. Dalam surat tersebut, kepala OPD diminta untuk melaporkan data terakhir tenaga non PNS dan tidak memperpanjang kontrak kerja yang pernah diterbitkan baik dalam bentuk perjanjian ataupun mengakhiri kontrak kerja yang tidak ditentukan batas waktunya sampai dengan 31 Desember 2021.

Selanjutnya, OPD yang bersifat pelayanan diperpanjang masa kontraknya sampai dengan 30 Januari 2022. Adapun OPD yang dimaksud tersebut terdiri dari RSUD, Dinas Kesehatan, tenaga kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup, tenaga Pemadam kebakaran, Banpol Satpol-PP, tenaga khusus pimpinan yang meliputi ajudan, pengawal pribadi, supir, rumah tangga, dan pramusaji. Selain itu ada juga honorer yang ditugaskan melaksanakan one way pada Dinas Perhubungan diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2022.

Menanggapi hal itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Sopandi SSos meminta agar Pemkab mengkaji ulang.

"Pemkab Meranti harus mempertimbangkan dululah, kasihan yang rajin kerja apalagi yang sudah lama mengabdi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kalau perlu seluruh OPD melihat absensi dan kinerja para honorer," ungkapnya.

Kata anggota Komisi I itu juga kalau honorer banyak dirumahkan nantinya tentu akan menimbulkan efek negatif seperti bertambahnya pengangguran dan lain sebagainya.

"Kalau sudah dirumahkan apa solusinya nanti, mau kerja ke Malaysia, sekarang negera jiran masih tutup pintu pelabuhan untuk tenaga kerja masuk. Kalau perlu yang malas kerja yang jarang datang ke kantor itu yang perlu dievaluasi," ucap anggota dewan dari fraksi PAN itu.

Menurut Sopandi, sekarang masih butuh tenaga honorer untuk mambantu kerja ASN, karena ASN juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa honorer.

"Saya mengharapkan Pemkab Meranti kaji ulang lagi merumahkan tenaga honorer, kalau perlu ada tes tertulis untuk para honorer yang pernah saya laksanakan waktu saya masih tenaga honorer dulu sewaktu kita masih kabupaten induk Bengkalis," harap pria kelahiran asal Desa Bokor, Rangsang Barat itu.***