PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Bupati Pelalawan mendesak seluruh kecamatan harus menuntaskan 80 persen perekaman data KTP elektrik hingga akhir Oktober. Pasalnya, beberapa kecamatan masih ada yang belum mencapai target yang ditetapkan.

''Dari hasil penjelasan Disdukcapil pada saat coffe morning tadi pagi, diketahui saat ini jumlah masyarakat yang telah merekam e-KTP mencapai 64 persen. Dan ada perbedaan antara data pusat dan kecamatan, kalau data dari kecamatan maka perekaman data e-KTP mencapai 71 persen sementara Dirjen Adminduk menyebutkan baru 64 persen,'' ujar Bupati Pelalawan, HM Harris di Pangkalan Kerinci, Senin (8/10/2012).

Mantan Ketua DPRD Pelalawan dua periode ini menambahkan atas perbedaan ini maka sampai target akhir yakni Oktober mendatang, kedua data terus disamakan. Akhir Oktober nanti, maka setiap kepala desa diharuskan membuat surat pernyataan mengenai jumlah masing-masing masyarakatnya yang telah melakukan perekaman e-KTP yang akan dikirim ke Mendagri.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, Drs H Syafruddin, M.Si membenarkan realisasi perekaman e-KTP sementara. Kadisduk Capil menyebutkan Senin sore (8/10/2012) bersama Asisten 1 Setda Pelalawan melakukan rapat dengan para camat membahas hal ini. Dalam rapat nanti akan dibahas soal target yang harus dicapai tiap kecamatan sebesar 80 persen sampai akhir Oktober mendatang.

''Rapat ini sebagai penegasan menggolkan target yang ditetapkan,'' ujarnya.

Terkait perbedaan jumlah data yang telah melakukan perekaman e-KTP dari pusat dan kecamatan, mantan Kadisnakertrans tidak menampik perbedaan itu. Namun saat ini, kedua data tersebut akan dipakai sampai akhir Oktober mendatang. Baru setelah batas target yang telah ditetapkan berakhir, maka kades harus membuat surat pernyataan tentang jumlah masyarakatnya yang telah melakukan perekaman e-KTp di masing-masing desa.

Perbedaan data yang cukup mencolok dikarenakan tiga hal. Pertama, karena sampai saat ini di Kabupaten Pelalawan masih banyak Buruh Harian Lepas (BHL) di perusahaan-perusahaan yang berpindah-pindah tempat sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaaan jumlah wajib KTP.

Penyebab lainnya imbuhnya, masih banyaknya data ganda di tiap-tiap kecamatan yang ada di daerah ini, dan permasalahan terakhir kenapa terjadi perbedaan data yakni bahwa selama ini undangan yang disampaikan oleh Kades di desa-desa itu kebanyakan tidak ada lagi orangnya. Entah itusudah meninggal atau berpindah tanpa diurus administrasinya.

Disamping itu, sebut mantan atlet atletik Riau ini, masih banyaknya guru dan anggota TNI yang masih belum melakukan perekaman e-KTP. Terutama lagi guru-guru yang berada di kecamatan-kecamatan di luar ibukota Pelalawan, sehingga dihimbau agar mereka secepatnya meluangkan waktu untuk melakukan pengurusan peekaman e-KTP ke Kantor Camat masing-masing.

Bahkan prosentase guru dan TNI yang berada di kecamatan-kecamatan yang belum melakukan perekaman e-KTP beber Syafruddin mencapai kisaran 40 persen. ''Jadi diharapkan agar masyarakat termasuk guru, TNI, Polri yang belum melakukan e-KTP dapat meluangkan waktunya ke kantor camat masing-masing untuk melakukan perekaman e-KTP,'' harapnya.(kst)