BENGKALIS, GORIAU.COM - Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengeluarkan aturan tegas bagi PNS yang mangkir alias tidak masuk kantor tanpa alasan yang dibenarkan. Aturan tegas berupa pemotongan dana insentif (penghasilan tambahan) berdasar golongan PNS.

Pemberlakuan aturan tersebut berdasarkan Peraturam Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang tatacara permintaan, pemberian dan penghentian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di ligkungan Pemkab Bengkalis, besaran pemotongan disesuaikan dengan golongan PNS bersangkutan dan Surat Edaran Nomor: 800/BKD-PK/2014/41 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturam Bupati Nomor 12 Tahun 2012.

Berdasarkan Perbup 12 Tahun 2012 itu, untuk PNS golongan I bagi yang tidak masuk akan dipotong Rp 50 ribu perhari, PNS golongan II dipotong Rp100 ribu perhari, PNS golongan III dipotong Rp150 ribu perhari dan PNS golongan IV dipotong Rp 200 ribu perhari.

Kabag Humas Setdakab Bengkalis, Andris Wasono, membenarkan adanya Surat Edaran Bupati tentang petunjuk pelaksanaan Perbub Nomor 12 Tahun 2012 tetang tatacara permintaan, pemberian dan penghentian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di ligkungan Pemkab Bengkalis. Menurut Kabag, surat edaran tersebut sudah beberapa hari lalu diterima dan sesuai yang tertera pada poin IV Ketentuan Penutup, bahwa pemberlakukan Perbup tersebut dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014.

Secara garis besar dalam petunjuk pelaksanaan Surat Edaran itu dijelaskan, pemotongan insentif dilakukan apabila PNS melanggar ketentuan jam kerja atau tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah. Kecuali ketidakhadirannya disebabkan dinas luar yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas (SPT).

''Atau yang bersangkutan izin dibuktikan dengan Surat Izin yang mendapat persetujuan dari kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk, atau sakit yang dibuktikan dengan surat sakit dari dokter,'' papar Andris.

Pemotongan insentif tidak hanya kepada PNS yang melanggar ketentuan jam kerja atau tidak masuk kantor, bagi PNS yang tidak mengikuti apel bulanan, upacara peringatan hari besar nsional, upacara peringatan hari besar keagamaan atau kegiatan lain tanpa keterangan sah juga akan dipotong.

''Bagi PNS yang tidak hadir kegiatan apel bulanan dan lainnya, besaran potongan semua golongan sama yakni sebesar Rp100 ribu per kegiatan,'' imbuhnya.

PNS yang merasa keberatan masih bisa mengajukan keberatan secara tertulis kepada tim yang ditunjuk atas pemotongan tambahan penghasilan, paling lambat 5 hari kerja setelah tambahan penghasilan dibayarkan. ''Tentunya dengan mengajukan alasan yang dapat dibenarkan seperti disebutkan tadi,'' jelasnya.

Secara teknis Andris mengaku belum memahami secara rinci tentang surat edaran tersebut, mengingat memang ada beberapa hal yang belum dijelaskan. Termasuk saat ditanya apakah pemotongan itu berlaku bagi PNS yang kerja melewati jam kerja PNS. Seperti PNS di Bagian Humas, Umum dan lainnya yang terkadang bekerja hingga larut malam.

''Untuk hal-hal teknis seperti itu ada baiknya kawan-kawan tanyakan langsung ke BKD atau Pak Sekda, biar lebih jelas,'' ujar Andris seraya menegaskan lahirnya Perbup ini tidak lain agar seluruh PNS menjalankan tugasnya dengan baik, bekerja profesional dan terus meningkatkan pelayanan.

''Punishment ini tidak hanya untuk kalangan PNS tapi juga untuk tenaga sukarela (honor). Bagi tenaga sukarela yang tidak masuk tiga hari berturut-turut tanpa alasan yang dibenarkan, akan langsung diberhentikan,'' jelas Andris.(jfk)