SELATPANJANG - Tiga Kabupaten yakni Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Meranti dan Bengkalis melakukan rapat koordinasi dan sinergitas bersama membahas terkait pemulangan TKI dari Malaysia yang melewati Pelabuhan Kukup - Balai. Hal itu akibat diberlakukannya lockdown di negeri jiran tersebut.

Rapat digelar di Gedung Nasional, Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (1/4/2020) siang.

Agenda tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjung Balai Karimun, Drs H M Firmansyah, Ketua DPRD Tanjung Balai Yusuf Sirat, Plh Bupati Bengkalis diwakili Kepala Dishub Bengkalis Djoko Edy Imhar, Bupati Kepulauan Meranti diwakili Kepala Dishub Dr H Arready didampingi, Kepala Dinas Kesehatan, dr Misri Hasanto, Kepala Dinsos P3KB Kepulauan Meranti Agusyanto, Kepala Bagian Humas dan Protokol, Rudi Al Hasan, Kepala Bagian Kesra, Heri Saputra SH, Kepala Bidang P2P, Muhammad Fahri dan beberapa staf dinas lainnya.

Sekretaris Daerah Tanjung Balai Karimun, Drs H M Firmansyah yang memimpin rapat mengatakan awalnya kepulangan TKI dari Malaysia yang melewati Pelabuhan Tanjung Balai berjalan normal saja, namun beberapa hari kemudian terjadi penumpukan. Menurutnya, hal itu terjadi karena banyak ditutupnya pelabuhan lain di Riau seperti Dumai, Bengkalis dan Kepulauan Meranti.

"Akhir-akhir ini pelabuhan kami menjadi ramai karena banyak warga diluar Tanjung Balai Karimun juga melewati pelabuhan ini untuk pulang, apalagi banyak kabarnya pelabuhan yang sudah tutup. Dan ini menjadi pelabuhan satu- satunya akses dari Malaysia di Sumatera," kata Sekda.

Dikatakan, Pemkab Tanjung Balai Karimun belum siap menerima banyaknya arus penumpang yang semakin hari semakin membludak. Namun pihaknya tetap melayani penumpang yang tertinggal kapal untuk melanjutkan ke daerah asalnya dengan menyediakan tempat menginap.

Dimana sampai saat ini tercatat sudah 14 ribu lebih penumpang dari Malaysia yang turun di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun.

"Walaupun kami dalam kondisi terbatas baik dari segi petugas dan yang lainnya, kami tetap melayani saudara-saudara kita yang dari seberang untuk menginap disini dan esok harinya bisa pulang ke daerah asal mereka," kata Sekda.

Dikatakan, peristiwa itu terjadi karena tidak adanya konektivitas antara daerah yang masyarakatnya menjadi TKI di Malaysia seperti Kepulauan Meranti, Bengkalis, Dumai dan wilayah lainnya di Indonesia.

"Waktu itu ketika kapal sampai disini kebanyakan penumpangnya merupakan dari luar Tanjung Balai Karimun, dimana warga Kepulauan Meranti ada 100, Bengkalis 45 dan Dumai ada 10 orang. Sementara itu, ketika kapal tujuan selanjutnya tidak jalan, maka mereka terpaksa kita inapkan di pelabuhan, itupun dengan daya tampung yang terbatas, yakni hanya 77 orang," ujarnya lagi.

Sekda berharap, kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, untuk itu rapat sinergitas yang digelar sangat perlu dilakukan untuk mencari solusi yang tepat sehingga TKI tidak terkatung-katung.

Saat ini Pemkab Tanjung Balai Karimun mengambil kebijakan untuk membuka dua trip keberangkatan dari Malaysia dan hanya dibuka sampai pukul 09:00 pagi yang sebelumnya melayani sampai malam hari.

"Kami berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Selain itu kami juga sebenarnya tidak membatasi penumpang dari Bengkalis maupun dari Selatpanjang namun harus kami akui keterbatasan yang kami miliki saat ini, untuk itu, rapat sinergitas ini sangat perlu dilakukan. Saat ini bupati sudah mengambil kebijakan kapal dari Malaysia itu batasnya jam 9 pagi, kenapa kita lakukan itu, karena kita ingin connect antara penumpang yang sampai langsung diteruskan dengan kapal selanjutnya tanpa harus menunggu," tuturnya.

Selanjutnya, Sekda mengatakan sangat heran dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Riau yang tidak lagi membuka akses bagi masyarakatnya yang menjadi TKI di Malaysia.

"Sepertinya Pemprov Riau tidak mau memperhatikan warganya. Dan aneh rasanya saya dengar jika kebijakan menutup dan membuka pelabuhan itu harus izin dari menteri, inikan kebijakannya ada di daerah. Pokoknya para bupati perlu mendesak gubernur untuk kembali membuka akses didalam rapat internal, jika tiga pelabuhan dibuka malah lebih bagus dan nantinya bisa terbagi. Kami disini saja masih memberlakukan akses itu, apalagi kabarnya Batam dan Tanjung Pinang juga akan dibuka," pungkas Sekda.

Pada kesempatan itu, Kepala Dishub Kepulauan Meranti Dr H Arready menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Pemkab Tanjung Balai Karimun yang sudah membuka akses kepulangan masyarakat Kepulauan Meranti ke daerah asalnya.

Walaupun demikian Aready mengatakan berharap ada peluang dan kesepakatan bersama agar akses dari Batu Pahat, Malaysia ke Selatpanjang, Kepulauan Meranti dibuka kembali.

Mengingat hingga saat ini akses internasional dari Malaysia menuju wilayah Riau ditutup atas kebijakan Gubernur Riau. Ada banyak pertimbangan, sehingga kebijakan yang diusulkan perlu disikapi kembali.

"Pertimbangan kami adalah apabila pintu ini dibuka akan memudahkan kami untuk mendata mengurus dan mengecek kesehatan masyarakat karena rentang jarak terpendek hanya 2 jam apabila kita bandingkan misalnya masyarakat kita harus berputar menyeberang ke Tanjung Balai Karimun kemudian balik ke Meranti, ini memakan waktu lama dan bahkan memungkinkan untuk tertular disana," kata Arready.

Dikatakan Aready hal ini agar rantai penularan Covid 19 di masyarakat juga bisa diminimalisir. ''Dimana kondisi mereka yang capek sehingga daya tahan tubuhnya menurun ini berpotensi menular kemudian potensi yang kedua adalah dalam perjalanan pulang dari Tanjung Balai Karimun mereka harus bercampur dengan penumpang umum. Ini menjadi permasalahan bagi kita semua sehingga andaikata yang lain dalam kondisi tidak sehat bisa menularkan Kepada penumpang umum yang mungkin dari Batam Karimun menuju ke tempat kami Selatpanjang ke Bengkalis ataupun ke Dumai," jelas Aready.

Dari Tanjung Balai Karimun ke Kepulauan Meranti dikatakan Aready penyebaran melalui daerah-daerah lain yang tidak bisa dikontrol pergerakan mereka.

Usulan pembukaan akses juga dikatakan Aready mengingat para TKI asal Kepulauan Meranti kemungkinan banyak yang habis izin tinggalnya.

Namun dengan pembatasan jumlah ini tentunya akan membuat penumpukan TKI di Malaysia yang kesulitan untuk pulang.

"Ini yang pasti pak gubernur yang bisa jawab, artinya ini jelas kebijakan dan memang perintah kepada kabupaten kota terutama yang punya akses pelayaran internasional," ungkap Aready.

Dia menambahkan, dengan membludak nya penumpang dari luar yang transit ke Kepulauan Meranti membuat pemerintah setempat menjadi kewalahan.

"Seperti diketahui, Kepulauan Meranti sendiri mempunyai resources yang terbatas baik dari jumlah tempat tinggal maupun sumber-sumber pembiayaan lainnya sehingga akhirnya kami harus meminta mengusulkan kepada Tanjung Balai agar yang diangkut menggunakan kapal itu hanyalah warga Meranti saja, karena bisa dipastikan jika TKI lain uang diangkut dan sore baru tiba, maka para TKI ini akan terlantar di Selatpanjang," ujarnya.

Namun Aready tetap berharap kepada Pemrov Riau karena begitu banyak pertimbangan kebijakan akses internasional ini kembali bisa dibuka.

Menurutnya ketika jalur Selatpanjang- Batu Pahat, Malaysia ditutup, hal itu menjadi masalah baru, untuk itu Pemkab Kepulauan Meranti bersama DPRD bertemu dengan Polda Riau untuk mencari solusi terkait hal itu.

"Ketika jalur itu ditutup, itu menjadi masalah bagi kami. Untuk itu Bupati bersama ketua DPRD sudah berkonsultasi dengan Polda Riau dan berkonsultasi kiranya pintu ini bisa dibuka kembali. Dimana ketika jalur dibuka hal ini tentu lebih efektif dan masyarakat tidak perlu memutar dan tidak membayar ongkos lagi, selain itu kita lebih mudah mengecek dan rantai penularan corona juga semakin pendek," ungkapnya.

Terakhir dikatakan, saat ini berdasarkan teleconference gubernur Riau bersama menteri perhubungan, kemungkinan pelabuhan yang akan dibuka aksesnya kembali adalah Dumai, namun ini harus menunggu persetujuan. (rls)