PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyampaikan tujuh roadmap terkait pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2020-2027.

Roadmap ini disampaikan Gubri saat menjadi narasumber pada workshop atau lokakarya dengan tema arah dan kebijakan pendidikan vokasi pada Pemerintah Provinsi Riau secara virtual yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kediaman Gubernur Riau, Senin (19/7/2021).

"Ada tujuh roadmap SMK di Riau, yaitu akses dan pelayanan pendidikan, industri dan dunia kerja (IDUKA) dan kebijakan tamatan, sistem sertifikasi, kurikulum dan pembelajaran, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta tata kelola kelembagaan," ungkapnya.

Gubri menerangkan, untuk roadmap utama pada akses dan pelayanan pendidikan yakni pembangunan USB-SMK dengan fasilitas lengkap berbasis potensi dan keunggulan lokal atau daerah, bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik kurang mampu di SMK.

Selanjutnya, bantuan biaya magang bagi peserta didik kompetensi keahlian khusus di SMK, bantuan biaya sertifikat kompetensi atau profesi bagi peserta didik kompetensi keahlian khusus di SMK, bantuan biaya magang luar negeri bagi peserta didik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMK.

"Untuk pengembangan kerjasama SMK dengan IDUKA dan kebekerjaan tamatan yaitu pendataan, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama SMK dengan industri dan dunia kerja, promosi SMK dan kebekerjaan tamatan, peningkatan implementasi teaching factory atau pembelajaran berbasis industri, peningkatan peran perguruan tinggi dalam pengembangan SMK, pengembangan kawasan dan kerjasama luar negeri," ungkapnya.

Berikutnya, poin ketiga pengembangan sistem sertifikasi yaitu mengimplementasikan sistem pembelajaran kejuruan yang terintegrasi dengan sistem sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LSP P1, menyusun dan mengupdate skema Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk peningkatan kompetensi calon tamatan.

Selanjutnya, peningkatan jumlah pada program keahlian SMK di provinsi Riau yang memiliki lisensi LSP P1, mengembangkan LSP P2 dan LSP P3, melaksanakan dan menyelaraskan kurikulum dan sertifikasi kompetensi sesuai dengan tuntutan industri dan dunia kerja.

"Peningkatan kualifikasi kompetensi kerja guru kejuruan SMK untuk memiliki sertifikasi setara jenjang 4 pada KKNI, menyiapkan dan meraih sertifikasi internasional untuk bidang keahlian tertentu yang menjadi unggulan Provinsi Riau, seperti industri pulp and paper, migas, pariwisata, pertanian dan perkebunan," ucapnya.

Adapun roadmap keempat seperti, menyusun dan melaksanakan kebijakan khusus untuk kompetensi keahlian yang memiliki animo rendah tapi dibutuhkan bagi pengembangan potensi daerah seperti pertanian, perkebunan agribisnis dan agroteknologi dan lainnya.

Kemudian, roadmap kelima yakni meningkatkan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan dengan kompetensi atau keterampilan abad 21 berbasis budaya Melayu Riau, memperbaharui dan meningkatkan kompetensi guru kejuruan atau upskilling dan re skilling dalam penguasaan kompetensi dan teknologi kekinian sesuai dengan perkembangan industri dan dunia kerja.

"Serta mengembangkan sistem sertifikasi dan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) bagi guru," ungkapnya.

Ia menambahkan, roadmap keenam pengembangan sarana dan prasarana mengoptimalisasi sarana pembelajaran berbasis TIK di SMK dan melengkapi fasilitas untuk mewujudkan sekolah berbudaya Melayu Riau.

"Untuk poin tujuh, adalah pengembangan tata kelola kelembagaan yaitu membuat sistem informasi terintegrasi antara SMK, Dinas Pendidikan Balai Besar Peningkatan Mutu Pendidikan Vokasi, Kadin, Disnaker dan IDUKA terkait pengelolaan administrasi dan penelusuran tamatan, dan lainnya," tutupnya.***