PEKANBARU - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Jumat (4/8/2017) siang, bertemu dengan Kapolda Riau Irjen Zulkarnain dan Danrem 031 Wirabima Brigjen Abdul Karim. Salah satu yang dibahas, yakni terkait Perppu nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Pertemuan yang berlangsung di Mapolda Riau ini membahas beberapa hal, diantaranya stabilitas keamanan serta soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2. Pembahasan ini juga melalui video conference dengan Wakapolri dan kementerian lembaga terkait.

Andi Rachman (sapaan akrab Gubri, red) mengatakan, sesuai arahannya, Wakapolri menginginkan agar stabilitas keamanan terjaga dan terus kondusif. "Ada beberapa hal yang dibahas dalam vicon (Video Conference, red) tadi, soal stabilitas keamanan dan Perppu," terang dia.

Dirinya memastikan, pemerintahannya siap menjalankan dan mensosialisasikan soal Perppu tersebut, baik secara vertikal (Kabupaten/kota) maupun horizontal (Forkopimda). "Ini yang akan kita laksanakan dan teruskan nanti," jawabnya kepada GoRiau.com usai pertemuan.

Mendukung itu, Kapolda Riau Irjen Zulkarnain menegaskan, tidak boleh ada kegiatan (Ormas, red) yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Pihaknya pun akan terus mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat, agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan.

"Sekali lagi, maksud dan tujuan pemerintah adalah untuk meningkatkan kebersamaan, jangan sampai bangsa kita terpecahbelah karena sebuah Ideologi yang intinya ingin merusak persatuan dan kesatuan. Katanya akan membuat sebuah khilafah, itu jelas tidak sesuai Konstitusi dan Pancasila," tegasnya.

Hal ini tentunya berimplikasi terhadap stabilitas keamanan. Ia pun memastikan, wilayahnya (Provinsi Riau) sejauh ini masih kondusif, dalam konteks keamanan secara keseluruhan. "Ini penting (stabilitas keamanan), sebagai penunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," pungkas Zulkarnain.

Terkait itu juga, Danrem 031 Wirabima Brigjen Abdul Karim mengungkapkan, segala hal yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 tidak bisa diterima. "Kita imbau, agar yang sudah pernah ikut (Ormas yang dilarang, red) agar kembali sesuai ketentuan. Sama-sama menjaga kerukunan dan kesatuan NKRI," seruannya.

"Pertemuan ini (Pemerintah, TNI dan Polri, red) sebagai jaminan. Kita akan mengambil langkah bersama-sama, melaksanakan tindakan. Pertama langkahnya mengajak, membuka wawasan, bahwa akibatnya besar. Contohnya ISIS di Suriah, masa kita mau seperti itu," singkatnya. ***