PEKANBARU, GORIAU.COM - Sidang perkara korupsi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bahan Bakar Minyak (BBM), Batam, Kepulauan Riau (Kepri) kembali digelar di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (11/3/2015).

Sidang dengan terdakwa Achmad Machbub alias Abob, Niwen Khairiah, PNS Pemko Batam, Arifin Ahmad, Batam, Dunun alias A Guan, swasta, serta Yusri, karyawan Pertamina, Dumai untuk agenda pemeriksaan saksi. Kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI yang diketuai Juli Isnur, SH menghadirkan saksi dari pihak pertamina.

Saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan ini diantaranya Lutfi Rahman Abdullah, Sales Eksekutif Pertamina. Kemudian Muji Pangestu, Marketing Operation, Kalid Bosnia, WKBL Region I Pertamina Medan, dan Drs Ari Budiarto, Direktorat Keuangan Pertamina Pusat.

Dalam persidangan yang dipimpin majelis hakim H Achmad Suryo Pudjoharsoyo SH MHum (Ketua PN Pekanbaru) didampingi dua hakim anggota, yakni Isnurul SH dan Hendri SH.

Saksi Lutfi Rahman Abdullah, Sales Eksekutif Pertamina Region I Medan mengakui jika pihaknya pernah menjual BBM ke PT Lautan Terang. Dimana proses penjualan tersebut terjadi tahun 2009 lalu.

"Saat itu saya tidak di Batam. Saya kenal terdakwa Yusri, ketika ditempatkan di Batam, di Tanjung Uban. Dimana ketika itu harga non subsidi solar Rp6.000 per liter," tutur Lutfi.

Dijelaskan Lutfi, PT Lautan Terang ketika itu membeli BBM ke Pertamina. Penjualan juga dapat dilakukan di dalam negeri, wilayah keagenan perusahaan.

"Dimana Tahun 2010-2012, di PHU kan kepihak lain, dan tidak lagi jadi agen Pertamina. Karena tidak mencapai target penjualan. "Dari penjualan tidak ada kerugian," jelasnya.

Dikatakan saksi lagi, dirinya dengan saudara Yusri tidak ada hubungan. Maka PT Lautan Terang tidak pernah mengambil dari Tanjung Uban. Tapi dari Pulau Sambu.

"Begitu lepas selang dari kami saat pembelian, itu tanggung jawab pembeli sepenuhnya. Dibandingkan negara tetangga ketika itu harga BBM kita lebih mahal daripada Singapura," tukasnya.

Sementara itu, saksi Drs Aari Budiarto, Direktorat Keuangan Pertamina Pusat mengatakan sepengetahuan dia, tidak pernah melihat adanya kerugian di data Pertamina pusat.

"Sedangkan saksi Khalid Gusniah, Wira Kemitraan dan Bina Lingkungan (WKBL) Pertamina Region II, Medan, juga mengatakan bahwa selama saya bertugas tidak ada transaksi yang tidak wajar," akunya.

Usai mendengarkan keterangan saksi, majelis hakimpun menunda sidang hingga pekan depan.

Perbuatan kelima terdakwa ini bermula sejak 2008 hingga 2013 lalu. Dimana terdakwa Abob, selaku pemilik kapal MT. Lautan I dan MT Lautan 3, bertemu dengan Antonius Manulang (anggota TNI AL).

Dalam pertemuan tersebut, Antonius menyampaikan, kalau ada teman yang mau beli minyak, tolong hubungi saya, kata Antonius kepada terdakwa Abob. Selanjutnya, Abob kemudian menghubungi Ridwan, WNI tinggal di Singapore, yang merupakan Crew Manager Osa Marine Pte. Ltd, selaku pembeli minyak (penampung).

Dalam aksinya setalah terdakwa Abob mendapatkan pembeli (Ridwan). Maka Antonius Manulang menghubungi terdakwa Dunun, yang berperan sebagai informasi kepada terdakwa Yusri (Pegawai Pertamina, Depo Dumai), yang menginformasikan atau membantu kelancaran pembongkaran isi muatan kapal kapal tanker ke Depot Siak, Pekanbaru.

Setelak BBM berhasil dipindahkan (kencing) ke kapal kapal arahan dari tersangka Dunun, yang kemudian dipindahkan lagi ke kapal milik Abob untuk dijual lagi kepada Ridwan.

Berdasarkan temuan PPATK, diketahui telah terjadi transaksi triliunan rupiah ke rekening milik Niwen, dan transaksi keuangan dan terdakwa Niwen ke rekening atas nama Arifin Achmad, yang diperkirakan terjadi transaksi sebesar Rp400 miliar.

Uang hasil penjualan minyak dari Ridwan dalam bentuk Dollar Singapore itu terdakwa Niwen mengirimkannya lagi kepada Antonius Manulang, melalui rekening atas nama Arifin Achmad. Kemudian kepada terdakwa Dunun alias A Guan dan terdakwa Yusri.

Atas perbuatan kelima terdakwa ini. Mereka dijerat dengan Pasal 2 jo Pasal 3 ayat 1 UU Tipikor jo Pasal 15 jo Pasal 18, Pasal 64 ayat 1 KUHP jo 55 KUHPidana.***