PEKANBARU - DPRD Kota Pekanbaru menggelar hearing bersama PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP), Senin (13/7/2020). Hal ini guna meluruskan informasi terkait pemberian lahan seluas 266 hektar oleh Pemko Pekanbaru kepada SPP.

"Dalam hearing sudah dijelaskan, kita minta masyarakat jangan salah tanggap. Lahan itu ternyata bukan punya PT SPP, ini hanya sebatas pengelolan saja," ujar Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru H Fatullah.

Meskipun demikian, Fathullah mengaku masih bingung dengan luas lahan 266 hektar lahan yang dimaksud. Karena nyatanya, baru 26 hektar yang memiliki Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR).

"Baru 26 hektar yang sah milik Pemko, sementara lahan lainnya masih milik masyarakat. Jadi ini nanti akan ada tim untuk mengurusnya, jika masih ada Persoalan, akan berurusan dengan Pemko, lahan ini diketahui untuk pembangunan nasional kita,"paparnya.

Fathullah juga menjelaskan bahwa dilahan ini belum ada progres pembangunan. Yang mana saat ini hanya sebatas lobi untuk para investor.

"Bukan ada pembangunan disitu, masih tahap lobi (investor). Malah kita melarang kalau belum ada suratnya jangan dibangun. Nanti melanggar pansus yang kita buat kemarin," tegasnya.

Sementara itu, Direktur PT SPP Heri Susanto menjelaskan, dari hasil hearing yang digelar dengan Komisi II DPRD kota Pekanbaru, ada beberapa poin yang disampaikan, terutama terkait persolan pembebasan lahan di kawasan Tenayan Raya, termasuk soal tenaga kerja yang bakal ditempatkan dilokasi tersebut. 

"Pertama komisi II ingin melihat kinerja BUMD, khususnya pada Industri Tenayan Raya. Tadi kita sudah jelaskan bahwasanya sudah ada investor yang membina. Tadi juga disinggung soal soal lahan, memang tidak di pungkiri di lahan itu ada lahan tumpang tindih yang di klem oleh masyarakat, namun pemerintah kota dalam hal ini walikota sudah mengumpulkan tim untuk turun kelapangan untuk menyelesaikan persoalan lahan ini," ungkapnya Heri. 

Tidak hanya itu,  persoalan tenaga kerja juga disinggung oleh Komisi II dan telah disampaikan akan sesuai dengan peruntukkan dan sesuai Perda yakni 70 persen penempatan tenaga kerja lokal. 

"Yang pertama kita kerjakan itu mempersiapkan infrastruktur dasar. Dimana investor yang masuk ini yang  akan membangun infrastruktur dasar ini, dan untuk membangun infrastruktur dasar ini berdasarkan kajian oleh tim ahli lebih kurang membutuhkan anggaran 1,5 triliun, kalau berharap apbd kan tidak mungkin makanya kita gandeng investor untuk membangun baik untuk drainase, jalan, limbah dan lainnya," sebut Heri lagi. 

Heri juga menyampaikan, untuk pembangunan infrastruktur dasar kawasan industri tenayan raya ini, ada dua kelompok investor diantaranya dari BMUN dan luar negri. 

Untuk diketahui, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berupaya menggandeng badan usaha untuk mendukung pengembangan kawasan industri. Mereka juga menggandeng BUMD, PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP). (Advetorial)