SELATPANJANG – Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti diminta tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial terkait penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026.

Pasalnya, informasi yang belum terverifikasi kebenarannya berpotensi dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, termasuk dengan modus menjanjikan kelulusan seleksi dengan meminta sejumlah uang.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kepulauan Meranti, Bakharuddin, M.Pd., mengingatkan masyarakat dan seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar lebih cermat menyaring informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya.

"Kami mengimbau masyarakat dan seluruh ASN untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial, terutama yang berkaitan dengan penataan PPPK dan rekrutmen CPNS 2026. Pastikan terlebih dahulu kebenarannya melalui sumber resmi," ujar Bakharuddin kepada GoRiau.com, Minggu (22/11/2026).

Dia menegaskan, informasi mengenai kebijakan kepegawaian dan proses rekrutmen harus merujuk pada pengumuman instansi yang memiliki kewenangan. Masyarakat dapat mengakses website maupun akun media sosial resmi Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta BKPSDM kabupaten/kota.

Menurutnya, masyarakat juga perlu mewaspadai pihak-pihak yang menawarkan bantuan atau menjanjikan kelulusan CPNS maupun PPPK dengan meminta imbalan uang.

"Jangan pernah percaya jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan meminta sejumlah uang. Seleksi dan kebijakan kepegawaian harus mengikuti ketentuan resmi, bukan melalui jalur perantara atau orang yang mengaku memiliki kedekatan dengan pihak tertentu," tegasnya.

Bakharuddin juga mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan membagikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas identitas dan tanggung jawabnya. Selain berpotensi menjadi korban penipuan, penyebaran informasi palsu juga dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Karena itu, BKPSDM Meranti meminta masyarakat menerapkan prinsip saring sebelum sharing, terutama ketika menerima kabar mengenai formasi, persyaratan, jadwal, maupun kebijakan terbaru terkait ASN.

"Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Jangan langsung mempercayai atau meneruskan informasi hanya karena banyak dibagikan. Periksa sumbernya dan pastikan kebenarannya melalui kanal resmi pemerintah," tutup Bakharuddin. ***