PEKANBARU - Komisi II DPRD Riau membidangi perkebunan melanjutkan keluhan dari masyarakat adat desa Siberakun, Kuantan Singingi dengan mengundang semua pihak ke ruang medium DPRD Riau.

Pantauan GoRiau.com tampak hadir dalam rapat sejumlah anggota DPRD Riau yakni Ketua Komisi II Robin P Hutagalung, Wakil Ketua Komisi II Muhammad Arpah dan anggota Komisi II, Marwan Yohanis, Suyadi dan Ali Rahmad Harahap.

Pimpinan rapat, Robin P Hutagalung menyebut ada berbagai persoalan yang ingin ia pertanyakan dalam rapat tersebut, sayangnya PT Duta Palma tidak memberikan konfirmasi kehadiran dalam rapat ini.

Bahkan, saat rapat akan ditutup pun PT Duta Palma belum juga menunjukkan tanda kehadiran sehingga Robin memilih menutup sidang.

Usai rapat, anggota Komisi II DPRD Riau, Marwan Yohanis mengatakan pihaknya akan melayangkan panggilan kedua pada 10 hari kedepan, jika PT Duta Palma tidak hadir juga maka pihaknya akan melakukan pemanggilan paksa.

"Kalau tidak hadir juga, kita akan undang paksa, kita ini mau menyelesaikan masalah dia juga, supaya dia aman berusaha di Riau dan masyarakat bisa sejahtera," tegas Marwan kepada GoRiau.com, Senin (13/7/2020).

Ketidakhadiran PT Duta Palma ini, lanjut Marwan tidak hanya melecehkan lembaga DPRD Riau, tapi juga melecehkan bangsa Indonesia khususnya Riau. Apalagi, Bupati Kuansing ikut hadir dalam rapat ini.

"Kalau tidak hadir juga, kita pakai pihak kepolisian memanggil paksa mereka," tuturnya.

Sebelumnya, Marwan juga sudah menyampaikan kepada Gubernur Riau Syamsuar yang diwakilkan oleh Sekdaprov Riau Yan Prana Jaya tentang konflik lahan di Kuansing melalui pembentangan spanduk di dalam ruang rapat Paripurna beberapa hari yang lalu.

Tepatnya masayarakat adat Kenegerian Siberakun, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuansing yang berkonflik dengan PT Duta Palma.

Spanduk tersebut ia bentangkan di hadapan seluruh hadiri rapat paripurna didampingi anggota DPRD Riau dapil Inhu - Kuansing lainnya, Komperensi dengan latar belakang pimpinan sidang, Wakil Ketua DPRD Riau, Zukri Misran.

Politisi Gerindra ini mengatakan, pihaknya sudah mendatangi langsung sejumlah daerah di Riau ini yang tengah berkonflik dengan korporasi. Dalam banyak kasus, konflik ini memakan korban di pihak masyarakat adat.

"Laporan lisan ke kita adalah perjuangan masyarakat dari tahun ke tahun tidak ada hasilnya, sudah 15 kali mereka melakukan pertemuan dengan korporasi sejak tahun 1995," kata Marwan, Kamis (2/7/2020).

Sampai hari ini, empat orang masyarakat adat dan satu orang kepala desa ditahan oleh pihak kepolisian karena dianggap melakukan tindak pidana

Diceritakan Marwan, konflik lahan adat dengan lahan korporasi ini sebenarnya sudah dihadiri oleh seluruh komponen adat dan anggota DPRD difasilitasi oleh Camat Benai.

"Disana mereka menyampaikan hak nya, memang semua mendorong agar ini dibawa ke pengadilan. Tapi kan kita tahu, kalau dibawa ke pengadilan mereka perusahaan pasti punya dasar hukum kuat," ujar Mantan Ketua DPRD Kuansing ini.

Sementara, dari segi hukum, tentu posisi rakyat sangat lemah, karena rakyat cuma punya bukti bahwa lahan itu tempat mereka cari makan, tempat kuburan nenek moyang mereka dan pengakuan-pengakuan lainnya.

"Perusahaan dengan segala macam cara tentu punya bukti kepemilikan sah. Kalau ini dibawa ke pengadilan pasti bukti dari masyarakat tidak diterima hukum," tambahnya.

Seharusnya, pemerintah dan negara bisa hadir dalam persoalan ini. Kemudian, aparat juga diminta bisa melihat persoalan ini secara komperhensif. Lihat kronologinya kenapa masyarakat bisa sampai tersulut emosi.

Namun, aparat hanya masuk dalam perspektif pidana masyarakat yang emosi saja. Padahal jika dirunut, masyarakat emosi dikarenakan mereka merasakan ketidakadilan dari pemerintah.

"Kembalikanlah hak masyarakat, semangat Gubernur Riau kan semangat Riau Hijau, yang katanya tanah ilegal mau dikembalikan, ayo gubernur ini kesempatan kita membantu masyarakat," tambahnya.

Masyarakat sebenarnya, lanjut Marwan, sangat terbuka atas investasi tapi harus investasi yang bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat setempat.

Marwan lantas mempertanyakan dimana toleransi perusahaan kepada masyarakat yang berada di sekitar lahan Hak Guna Usaha (HGU) nya, sementara HGU tersebut berada di dapur rumah masyarakat

"Toleransi yang diajarkan ke masyarakat, jangan hanya agama, jangan minoritas dan mayoritas saja, toleransi ekonomi juga harus ada. Ribuan hektar lahan kita dikuasai satu dua orang, dan ribuan rakyat hanya punya satu dua hektar," tuturnya.

Tak hanya itu, perusahaan-perusahaan di Riau juga kadang membatasi lahannya dengan masyarakat dengan membuat parit dengan kedalaman 4-5 meter. Akibatnya, masyarakat kesulitan dalam mengakses trasnportasi.

"Dibuatnya parit besar-besar, masyarakat mau melintas disana. Yang biasanya bisa ditempuh 30 menit berubah jadi 1-2 jam karena harus berputar arah. Makanya saya minta kepada Presiden, Gubernur, Kapolri, Kapolda dan semuanya agar memberikan rasa toleransi ekonomi ke masyarakat atas konflik lahan," tutupnya. ***