PEKANBARU, GORIAU.COM - Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau, Zulher sepertinya ingin 'lepas tangan' terkait masalah kebun kelapa sawit Program Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur (K2I) Riau yang sampai saat ini tidak jelas realisasi dan pertanggungjawabannya.

Bahkan dirinya mengaku tidak mampu lagi mengejar informasi terkait program yang sudah dibentuk sejak 2005 silam. "Saya alergi membahas masalah ini. Saya akui tidak mampu lagi menyelesaikan masalah ini," kata Zulher.

Setidaknya uang yang bisa dipergunakan untuk kepentingan masyarakat umum terbuang sia-sia. Pernyataan pasrah Zulher tersebut seperti dirinya sudah tidak ambil pusing lagi dan lari dari tanggung jawab yang seharusnya tengah diembannya. "Saya tidak bisa lagi berkomentar mengenai ini," terangnya.

Sementara saat disinggung mengenai program tersebut telah sia-sia dan hanya menghabiskan anggaran saja, Zulher membantahnya. "Itu merupakan program mulia jika dilaksanakan dengan baik," kata Zulher.

Tetapi jika itu program mulia, lantas bagaimana pertanggungjawabannya? Zulher mengaku tidak mampu lagi menyelesaikan masalah tersebut.

Karena implementasi program tersebut sudah dimulai sejak 2005 di masa Humizry sebagai Kelapa Dinas Perkebunan Riau. Namun implementasi di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Program tersebut berdasarkan rencana awal diperuntukkan bagi masyarakat miskin dengan dua hektare masing-masing Kepala Keluarga (KK). Diprogram pada 2005, kegiatan tersebut diagendakan akan menyediakan lahan lebih kurang 10.200 hektare.

Dimana pada waktu itu sudah menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau sebesar Rp62 miliar. Sementara dalam perjalannya pada 2010, ditunjuk PT Gerbang Eka Palimina sebagai pemenang kontrak dengan anggaran sebesar Rp217 miliar.

"Sejak dilantik saya berusaha menguraikan masalah Program K2I ini, namun tidak juga bisa. Karena sudah dimulai sejak lama," tambah Zulher.

Bahkan dirinya menganggap masalah Program K2I ini bisa dikatakan seperti benang kusut. Program ini dijalankan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2006. Dimana melibatkan enam kabupaten, yakni Indragiri Hulu, Kuansing, Bengkalis, Rokan Hilir, Kampar dan Indragiri Hilir.(rul)