PEKANBARU, GORIAU.COM - Tidak hanya Pegawai Negeri Sipil saja (PNS) yang dilarang ikut mengkampanyekan pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur, pejabat publik sekelas bupati juga tidak dibolehkan. Hal itu akan menjadi temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau yang masuk melalui laporan jajaran di bawahnya.

Hal itu pula yang merundung Bupati Begkalis Herlian Saleh, sehingga kasusnya di dalami oleh Panwascam dan Panwaslu setempat. Karena, Erlian menjadi ketua tim kampanye pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Riau Jon Erizal-Mambang Mit, dan dituduhkan sudah melakukan aktivitas kampanye di tengah-tengah masyarakat.

"Jangan PNS, pejabat publik saja menjadi temuan pengawas. Misalnya Herlian Saleh, yang belum cuti tetapi sudah terdaftar sebagai ketua tim kampanye dan bahkan sudah melakukan aktivitas kampanye," ujar anggota Bawaslu Riau, Fitri Heriyanti, Senin (22/7/2013).

Dijelaskannya, Herlian Saleh terindikasi melakukan aktivitas kampanye, yang menjadi temuan Panwascam. Kemudian, Panwaslu setempat sedang mengumpulkan bukti-bukti kampanye bupati ini untuk Jon Erizal-Mambang Mit. Sedangkan ia belum mengurus masa cuti sebagai Bupati.

"Harusnya dia (Erlian Saleh) cuti dulu baru bisa masuk di kegiatan politik jelang Pilgubri. Kalau tidak ini pelanggaran," katanya.

Fitri mengkhawatirkan, APBD Kabupaten Bengkalis dijadikan sebagai dana kampanye. Meskipun secara terselubung dengan kegiatan-kegiatan pemerintah. Lagi-lagi, modus yang dilakukan atas nama pemerintah, rupanya sudah kategori kampanye.

"Tidak tertutup kemungkinan Herlian Saleh direkomendasikan ke centra penegak hukum terpadu (Gakkumdu).

Selain itu, masa kampanye juga belum masuk, yang bisa mengakibatkan Herlian Saleh menyalahi aturan kampanye.

"Ini ancamannya pidana pemilu, bisa diproses lebih lanjut. Kita sedangkan kumpulkan bukti-bukti," ujarnya.(kha)