RENGAT, GORIAU.COM - Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Adila Ansori tiba-tiba kesal. Pasalnya dia dikabari bahwa Bupati Indragiri Hulu, Yopi Arianto sempat mengucapkan kalimat ''ada anggota DPRD Inhu yang mencoba meminta agar menempatkan seseorang pada jabatan tertentu'', pada pelantikan pejabat eselon II, III dan IV beberapa hari lalu. Mendengar itu, Adila Ansori pun kesal dan mengucapkan kata-kata di depan wartawan, ''Bupati Inhu jangan Asbun (asal bunyi-red).

Kepada sejumlah wartawan, Senin (25/2/2013), Adila Ansori mengatakan, sebagai Bupati Inhu, Yopi Arianto jangan Asbun, ''kita minta beliau untuk menunjuk hidung siapa anggota DPRD Inhu yang meminta-minta jabatan kepada eksekutif''.

Menurut Adila Ansori, hal ini bukanlah domain DPRD Inhu, jadi jika benar-benar ada anggota DPRD minta Bupati begitu, Yopi harus berani menunjukkan siapa orangnya.

Adila Ansori juga menyampaikan bahwa terkait adanya pelantikan terhadap pejabat yang merupakan mantan Napi (Narapidana), Fraksi Demokrat sudah pernah menyampaikan pada pandangan Fraksi Demokrat di pengesahan APBD 2013 yang lalu. ''Kita minta Bupati untuk tidak mengangkat PNS yang sudah tersandung kasus korupsi, untuk tidak dilantik sebagai pejabat struktural. Saat itu Bupati Inhu menyanggupi,'' katanya.

Sementara itu Manahara Napitupulu yang juga anggota Fraksi Demokrat Inhu menyampaikan bahwa pihaknya tidak ingin Bupati Inhu sebagai pimpinan daerah juga menjadi pemimpin parlemen jalanan. Seperti isu yang berkembang bahwa terdengar isu bupati akan menggerakan masyarakat untuk demo ke DPRD Inhu terkait dengan permasalahan Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah).

''Sesungguhnya, DPRD Inhu tidak pernah mengenal ada aksi boikot-memboikot terkait hal tersebut, yang ada adalah bahwa DPRD Inhu sudah menjadwalkan pembahasan Ranperda tersebut, seyogyanya Bupati yang juga adalah Ketua DPD II Partai Golkar Inhu dapat berkomunikasi langsung melalui Perwakilan Partai Golkar yang ada di DPRD Inhu tentang kondisi yang sesungguhnya, sehingga tidak ngelantur kemana-mana, jauh dari kenyataan (fakta) yang sebenarnya,'' katanya.

Disisi lain, Wakil Ketua DPRD Inhu Arwan Citra Jaya yang juga anggota Fraksi Demokrat Inhu mengatakan bahwa sesuai Undang-Undang No 27 Tahun 2009, Eksekutif dan Legislatif adalah sebagai dua unsur penyelenggara pemerintahan. ''Kita sangat menyayangkan Bupati yang telah mengeluarkan kalimat-kalimat yang bersifat propaganda, seharusnya sebagai bupati, beliau mengeluarkan statemen yang dapat menyejukan hati masyarakat, karena beliau adalah imam bagi masyarakat Indragiri Hulu,'' tegasnya singkat. (aun)