SELATPANJANG - Menurut Pakar Lingkungan DR Elviriadi MSi, memperjuangkan hutan adat jangan eksklusif. Tetapi, bergeserlah ke kwadran politik massa.

Dalam bincang-bincang dengan GoRiau, Minggu (18/2/2018), Elviriadi mengatakan, era Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya perjuangan hutan adat mendapat angin segar serta dukungan penuh. Untuk itu, kata dosen Fapertapet UIN Suska tersebut, masyarakat adat seluruh Riau harus merapatkan barisan.

"Mana dulu, masyarakat adat atau NKRI berdiri,?. Kan ratusan tahun telah eksis masyarakat adat daripada proklamasi, jadi wajar menuntut ruang kehidupannya dihormati dan dilindungi," kata Elviriadi.

Hanya saja, tambah anak watan Kepulauan Meranti itu lagi, perjuangan masyarakat adat meminta hutan adat atau hak komunal sumber daya alam (SDA) masih eksklusif. Artinya, masih diinisiasi oleh segitiga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)-Datuk Batu Songgan-World Resources Institute (WRI).

"Seyogyanya AMAN Riau atau Kampar, WRI, sudah bergeser ke tengah, masuk ke kwadran politik berbasis kesadaran massa," ujarnya.

Menurut Elviriadi lagi, setidaknya ada tiga taktik agar gerakan masyarakat adat bisa menjadi prioritas pemda dan pemerintah pusat.

Pertama, mengubah eksklusivitas isu hutan adat, tanah ulayat, menjadi soal penindasan dan ketimpangan kepemilikan lahan rakyat. Soal sumber pangan yang dirampas yang menciptakan kebuluran (kelaparan), gizi buruk, konflik berkepanjangan.

Kedua, dengan isu-isu besar dehumanisasi semacam itu, maka integrasi juang dengan BEM, OKP, Ormas Islam dan nasionalis akan  mudah. Maka masuklah ke kwadran politik massa.

"Selama inikan isu lingkungan dan hutan tidak 'seksi', sehingga kurang prioritas, maka harus dikemas menjadi isu politik kerakyatan yang krusial," ujarnya.

Ketiga, lebih dari agenda biasa, jadikan perjuangan hutan adat sebagai way of line, jalan hidup, tuntutan ideologi. Ada tak ada dana terus suarakan. Jangan terikat program, tumbuhkan militansi. "Korbankan harta dan diri, baru lah tumbang kapitalis cukong penggundul hutan dan lahan Riau," pungkas pria tambun pengurus KAHMI Nasional itu. ***