
JAKARTA – Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengungkapkan alasan pemerintah menarik Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) pada berbagai transaksi digital. Kebijakan ini diterapkan untuk menciptakan kesetaraan perlakuan pajak antara pelaku usaha toko daring dan gerai konvensional.
Dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (16/11/2026), Suahasil menjelaskan bahwa aturan PPN PMSE berlaku bagi masyarakat yang berbelanja melalui sistem daring. Langkah tersebut diambil agar persaingan usaha di pasar fisik maupun digital berjalan lebih adil.
Sebagai gambaran sederhana, ia mencontohkan pembelian produk kebutuhan sehari-hari seperti tisu di lokapasar atau toko daring yang kini dikenai PPN. Perlakuan serupa sejatinya sudah lama berlaku ketika masyarakat membeli barang yang sama di gerai atau toko fisik.
"Esensinya itu begini, ini ada tisu, kalau Anda beli tisu ini di gerai yang konvensional ini bayar PPN. Tapi kalau Anda beli tisu ini lewat online tidak ada PPN-nya. Sehingga menjadi tidak level playing field," ujarnya.
Ketimpangan beban pajak antara transaksi luring dan daring dinilai membuat persaingan usaha menjadi tidak berimbang. Melalui aturan PPN PMSE, pemerintah berupaya menyamakan kedudukan antara pedagang toko fisik dan pelapak digital di seluruh daerah.
"Pengenaan pajak PMSE adalah untuk memperbaiki level playing field ini meskipun tingkat pajak untuk yang online lebih kecil. Jadi menjaga level playing field ini esensi dari PMSE yang sedang dimulai diterapkan ini," lanjutnya.
Selain pembelian barang di toko daring, pungutan PPN PMSE juga menyasar konsumen yang berlangganan layanan video streaming. Saat pelanggan membayar tagihan bulanan, sistem secara otomatis memotong pajak pertambahan nilai dari transaksi tersebut.
"Anda bayar PPN di dalam rekening bulanan langganan dari video streaming tersebut, itu sudah bayar pajak pertambahan nilai. Nah sehingga sudah ada pajak pertambahan nilai yang terkumpul melalui perdagangan menggunakan sarana elektronik," bebernya.
Hingga Sabtu (31/10/2026), penerimaan negara dari sektor PMSE dan ekonomi digital lainnya telah terkumpul sebesar Rp14,1 triliun. Capaian kas negara tersebut berasal dari akumulasi setoran jenis Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). ***