
JAKARTA - Kasus penipuan investasi dan penggelapan yang membelit PT Dana Syariah Indonesia memasuki babak baru. Pihak kepolisian menetapkan satu orang tersangka baru berinisial FH yang diketahui merupakan petinggi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2018.
"Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri telah kembali menetapkan satu orang tersangka baru dalam perkara a quo, yaitu tersangka atas nama FH," ungkap Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, Rabu (10/6/2026).
Penetapan status tersangka terhadap FH dilakukan berdasarkan gelar perkara Senin (8/6). Polisi berhasil mengumpulkan lima alat bukti yang sah. Pemanggilan pemeriksaan terhadap FH dijadwalkan Rabu (17/6) di Bareskrim Polri.
"Penetapan Tersangka FH merupakan hasil pengembangan dari penyidikan yang dilakukan terhadap para tersangka sebelumnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik," papar Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak.
Keterlibatan FH tidak lepas dari rekam jejaknya. Ia merupakan founder dan advisor sekaligus Direktur Operasional dan Saraan Sistem Informasi PT Dana Syariah Indonesia periode 2014-2017. Rekam jejak lainnya mencatat FH pernah menjabat sebagai Direktur Grup Inovasi Keuangan Digital OJK periode 2017-2018, serta menduduki posisi Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko BEI pada 2018-2022.
Selain mendirikan beberapa perusahaan afiliasi dari PT Dana Syariah Indonesia, FH berperan sebagai pemilik saham nominee tanpa setor modal di perusahaan tersebut. Tersangka diduga kuat memahami alur penipuan proyek fiktif yang menggunakan data penerima investasi (borrower) lama untuk memikat investor.
"Mengetahui terkait adanya campaign proyek fiktif yang diunggah ke website dan aplikasi PT Dana Syariah Indonesia untuk menarik para lender menginvestasikan dananya serta aktif mengikuti event yang diselenggarakan oleh PT Dana Syariah Indonesia," urai Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak.
Polisi mencatat ada 15 ribu lender yang menjadi korban penipuan selama periode 2018-2025 dengan total nilai kerugian mencapai Rp 2,4 triliun. Guna melancarkan proses hukum, kepolisian telah melakukan pencekalan.
"Terhadap Tersangka FH juga telah dimintakan pencegahan ke luar negeri melalui Ditjen Imigrasi Kemenimipas RI selama 20 hari ke depan mulai 8 Juni 2026 sampai 27 Juni 2026," sambungnya.
Langkah hukum ini menambah daftar panjang petinggi yang tersandung kasus serupa. Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni:
Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 488 dan/atau Pasal 486 dan/atau Pasal 492 KUHP dan/atau Pasal 45A Ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan/atau Pasal 299 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, dan c KUHP. ***