PEKANBARU, GORIAU.COM - Sering tak konsisten dalam pernyataan, ternyata melahirkan keraguan. Paling tidak, itu yang dirasakan pengamat ekonomi Riau, Edyanus Herman Halim saat dimintai komentarnya tentang rencana penolakan Badan Anggaran DPRD Riau terhadap tambahan dana untuk BUMD melalui APBD 2013 mendatang.

''Tahun-tahun lalu, sebelum pengesahan anggaran, mereka juga bilang begitu. Mereka berjanji akan menolak permintaan tambahan dana yang diajukan BUMD. Jangan-jangan nanti juga disetujui dengan berbagai alasan. Kita sudah biasa mendengar pernyataan anggota DPRD yang begitu sebelum pengesahan APBD, tapi apa kenyataanya, toh setiap tahun penambahan anggaran untuk BUMD selalu lolos,'' ujar dosen Fakultas Ekonomi Universitas Riau ini. 

Menurut Edyanus, anggota Banggar harus konsiten dalam bersikap, sebagai pejabat publik, pernyataan anggota DPRD akan selalu didengar masyarakat, tapi kalau terlalu sering meleset dari kenyataan, maka akan fatal, publik tidak akan percaya lagi. 

Meski begitu, Edyanus setuju kalau DPRD tidak menyetujui penambahan dana untuk BUMD baik yang lama maupun yang baru. "Kita tentu sependapat dengan Banggar DPRD Riau kalau menolak ada penambahan modal untuk BUMD. Karena penambahan modal tidak layak lagi, sebab sejak dulu BUMD selalu menyusu ke APBD. Jadi sudah seharusnya ditolak,'' jelasnya. 

Dosen Ekonomi Universitas Riau ini pun mengatakan, sejak awal dirinya tidak sepakat adanya penambahan modal bagi BUMD-BUMD yang tidak pernah memberikan keuntungan sejak dibentuk. Tapi, kenyataanya itu DPRD Riau tetap saja merestui suntikan dana.Seharusnya BUMD mandiri.

''Seperti diketahui, sudah begitu banyak, dana segar melalui APBD disuntikan keBUMD. Tapi, kenyataannya sampai saat ini dari sejumlah BUMD yang diberi dana segar itu, hanya beberapa BUMD yang berhasil. Diantara kita lihat berhasil itukan BUMD PT Bank Riau Kepri, RIC, PT PER. Itu pun untungnya tidak terlalu besar, belum bisa menjadi penopang pendapatan daerah,'' katanya. (rdi)