TEMBILAHAN, GORIAU.COM - Sudah 8 bulan berjalannya Pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), namun realisasi fisik di Dinas Perkebunan (Disbun) Inhil baru sebesar 7,43 persen. Angka yang jauh dibawah semestinya itu membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memandang Disbun tidak bekerja dengan serius.

Hal itu dikatakan oleh Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil, Edi Sindrang saat rapat Paripurna ke-8 hasil pembahasan Banggar terhadap nota kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2014 di Kantor DPRD Inhil, Jumat (5/9/2014) sore.

''Hampir seluruh SKPD progress kegiatannya sangat memprihatinkan, terutama pada Disbun yang progressnya sampai hari ini baru 7,43 persen,'' kata Edi.

Dari progress yang rendah itu, dikatakan Edi dapat dipastikan untuk seluruh kegiatan tanggul mekanik dan saluran tidak dapat dikerjakan pada tahun ini.

''Anehnya tahun lalu juga kejadiannya seperti ini. Hampir seluruh kegiatan Disbun juga tidak bisa dikerjakan, dengan berbagai alasan penyesuaiaan harga BBM lah, rekening hibahlah,'' sebut Edi.

''Jangan-jangan ada indikasi Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM),'' tambah dia.

Hal ini dikatakan dia sama saja meminta petani agar menjual lahan mereka kepada para cukong perkebunan yang tengah marak hari ini.

''Cukup satu kali aja lah jatuh ke lubang yang sama, jangan sampai 2 atau 3 kali. Biarlah jawaban ini kita serahkan kepada Bupati dan SKPDnya,'' kata Edi lagi.(ayu)