TELUKKUANTAN – PT Duta Palma Nusantara grup sudah beroperasi di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau sejak tahun 1988. Sejak beroperasi hingga kini, belum memberikan manfaatk kepada masyarakat sekitar, yang ada hanya konflik.

Karena itu, masyarakat Kuansing mendukung langkah aparat penegak hukum untuk memblokir hak guna usaha (HGU) PT Duta Palma grup. Kemudian, masyarakat meminta agar pemerintah ukur ulang luas HGU.

"Kita menyambut baik tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait HGU PT Duta Palma ini. Sebab, perusahaan ini selalu meresahkan masyarakat," ujar Plt Ketua Dewan Pengurus Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kuansing, Imrialis, Senin (29/8/2022).

Menurut Imrialis, HGU PT Duta Palma grup merupakan tanah ulayat masyarakat adat Kuansing. Kuat dugaan, penguasaan lahan yang dilakukan PT Duta Palma bersama anak perusahaannya melebihi HGU.

"Karena itu, kami minta pemerintah ukur ulang luas HGU PT Duta Palma grup. Kemudian, lahan yang berada di luar HGU dikembalikan ke masyarakat adat," ujar Imrialis.

Dikatakan Imrialis, LAMR Kuansing telah melaksanakan rapat bersama ninik mamak dan pemangku adat di Kuansing, membahas persoalan tanah ulayat yang dikuasai oleh PT Duta Palma grup secara ilegal. Rapat dilaksanakan pada 20 Agustus 2022 lalu, bertepatan persiapan kedatangan Wamen ATR, Raja Juli Antoni.

"Kami mendukung kebijakan pemerintah dalam memberantas mafia tanah. Kemudian, kami juga mendukung Kejagung dalam penyelesaian kasus PT Duta Palma grup," tutup Imrialis.***