DPRD Riau Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah

PEKANBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menggesa penyusunan peraturan daerah dengan menggelar rapat paripurna dengan empat agenda sekaligus antara lain Penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Raperda APBD Provinsi Riau Tahun 2023, Penyampaian Rekomendasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Raperda Pemberdayaan Ormas, Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2022-2051 serta Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kegiatan rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Rabu 2 November 2022, dengan pimpinan sidang Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman yang dihadiri sejumlah anggota dewan. Dari Pemerintahan Provinsi Riau turut hadir Wakil Gubernur Edy Natar Nasution, Sekretaris Daerah (Sekda) SF. Hariyanto, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya.

Juru Bicara FPPP Plus Muhammad Arfah.

Rapat paripurna berlangsung dengan sejumlah agenda antara lain Penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Raperda APBD Provinsi Riau Tahun 2023, Penyampaian Rekomendasi Bapemperda terhadap Raperda Pemberdayaan Ormas, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2022-2051 serta Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Pada hari ini kita menggelar rapat paripurna yang beragendakan satu penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda tentang APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2023. Kedua penyampaian rekomendasi Bapemperda terhadap rancangan Perda tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2022-2051, serta pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Anggota DPRD Riau Hj Almainis.

Dijelaskannya, penyampaian pandangan umum ini berguna untuk mendapat beberapa masukan, pertanyaan, dan saran dari sejumlah fraksi. Dengan begitu, diharapkan dapat ditanggapi oleh Gubernur Riau pada rapat paripurna selanjutnya.

“Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan pengkajian, dan hasil pengkajian Raperda Provinsi Riau tentang Pemberdayaan Ormas, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2022-2051 serta Pengelolaan Keuangan Daerah, dimaksud dapat dilanjutkan,” jelas Yulisman.

Juru Bicara Fraksi Demokrat Manahara Napitupulu.

Ketua DPRD Riau Yulisman juga mengatakan, penyusunan dan penetapan propemperda Provinsi Riau dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD provinsi.

Peraturan ini diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120/2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80/2015 tentang Pembentukan Roda Hukum Daerah pasal 15 ayat 3. ***

Juru Bicara FPAN Mardianto Manan.