PEKANBARU, GORIAU.COM - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) belum memutuskan siapa pengganti antar waktu (PAW) Adrian Ali sebagai anggota DPRD Provinsi Riau menyusul kasus korupsi yang menimpa diri Adrian Ali. Sebab, sampai hari ini surat keberatan yang dikirim dua orang kader PAN pengganti Adrian Ali belum dibahas DPP PAN.

Hal itu diungkapkan Ir.H.Fendri Jaswir, MP, salah seorang calon pengganti Adrian Ali, Rabu (30/10/2013), setelah pulang menemui DPP PAN di Jakarta. ''Saya telah bertemu Saudaraku Ali Taher Parasong dan Azis Subekti, Ketua dan Wakil Sekjen yang menangani masalah ini hari Sabtu, 26 Oktober 2013. Mereka berjanji akan membahas masalah tersebut,'' ujarnya.

Dalam suratnya ke Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa, 14 Oktober lalu, mantan anggota DPRD Riau ini meminta DPP PAN mengambil keputusan seadil-adilnya atas masalah ini, terutama menyangkut dirinya, selaku kader PAN yang paling dirugikan akibat perbuatan Adrian Ali dan Triwan Hardi yang telah mempreteli suara hasil Pemilu 2009 bersekongkol dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setempat.

Fendri juga meminta DPP PAN untuk memerintahkan DPW PAN Riau mencabut kembali Surat No. PAN/03/A/K-S/128/IX/2013 tanggal 27 September 2013 tentang PAW Adrian Ali yang dikirim ke DPRD Riau dan telah diteruskan ke KPU Riau. Sebab, surat tersebut tidak berdasar dan tidak melewati rapat pleno sesuai AD/ART partai.

Menurut Fendri, surat DPP PAN No. PAN/A/K-WSJ/186/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 belum bisa dijadikan dasar. Sebab, disamping surat itu salah (seharusnya tahun 2013), juga sempat dipending karena ada proses klarifikasi berikutnya. Ketiga orang yang bersengketa, Fendri Jaswir, Mardianto Manan dan Triwan Hardi dipanggil ke DPP PAN di Jakarta pada 11 April 2013. Mereka bertemu Ali Taher selaku Ketua DPP PAN yang menangani PAW.

Dalam pertemuan itu, kata Fendri, ada dua solusi yang akan diambil DPP PAN. Pertama, mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan Triwan Hardi yang dinilai bersalah atau diminta mengundurkan diri, atau langkah kedua, menetapkan Triwan Hardi sebagai pengganti antar waktu sesuai UU karena memiliki suara terbanyak kedua setelah Adrian Ali.

Sampai hari ini, kata Fendri, DPP PAN belum mengambil sikap atas solusi yang akan diambil. Buktinya, belum ada surat baru yang disampaikan DPP PAN karena surat terdahulu sudah batal. Namun, tiba-tiba, DPW PAN Riau tanpa pembahasan dalam rapat pleno, mengirim surat tentang PAW Adrian Ali dengan memakai dasar surat yang salah dan telah dianulir karena ada proses klarifikasi. "Ini yang membuat saya keberatan," ujar Wakil Ketua DPW PAN Riau ini.

Karena itu, Fendri mengirim surat keberatan kepada Ketua DPW PAN Riau, Ketua MPP DPW PAN Riau dan Ketua Umum DPP PAN. Juga ke Ketua DPRD Riau, Ketua KPU Riau dan Gubernur Riau untuk menahan proses PAW sampai persoalan internal PAN selesai. "Saya hanya minta DPP PAN mengeluarkan putusan yang pasti dan Saudaraku Ali Taher menyanggupinya, apalagi setelah saya katakan surat yang dibikin sebelumnya cacat hukum karena tahunnya salah," ujarnya. ***