JAKARTA – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Neilmaldrin Noor, membantah Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan banyak aparatur sipil negara (ASN) di DJP melakukan kumpul kebo.

Bantahan tersebut merupakan klarifikasi atas berita berjudul "Dirjen Pajak: Banyak ASN DJP Fraud dan Kumpul Kebo” yang terbit di GoRiau.com pada Minggu, 11 Desember 2022 pukul 20.52 WIB.

Pihak DJP menyatakan keberatan dengan judul berita tersebut, terutama atas penggunaan kata 'Kumpul Kebo'. "Dapat kami sampaikan bahwa Direktur Jenderal Pajak tidak pernah mengucapkan kata 'Kumpul Kebo' sebagaimana dikutip oleh Tim Redaksi atas pernyataan Direktur Jenderal Pajak dalam Acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2022. Penggunaan kata'Kumpul Kebo' memiliki konotasi buruk dan cenderung sensasional, provokatif, serta berpotensi menimbulkan kesalahan persepsi di mata masyarakat," ujar Neilmaldrin Noor, melalui rilis kepada Goriau.com.

"Dapat kami sampaikan bahwa dalam Acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2022, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan: '…..yang paling menjadi trigger itu yang pertama fraud. Fraud itu trigger pertama yang paling berat dan paling banyak ya pada waktu kita menegakkan hukuman disiplin. Yang kedua yang paling banyak itu hidup serumah tanpa menikah,'" sambung Neilmaldrin Noor.

Berdasarkan hal tersebut, tutur Neilmaldrin, sangat jelas bahwa Direktur Jenderal Pajak tidak menyebutkan kata “Kumpul Kebo”.

"Dalam hal ini perlu kami tegaskan bahwa dalam kalimat tersebut Direktur Jenderal Pajak bermaksud menyampaikan penjelasan sehubungan dengan penegakan disiplin yang dilakukan organisasi dalam menindak pegawai yang melanggar kode etik untuk memberikan gambaran bagaimana DJP menjaga integritas organisasi,'' ucapnya.

Banyak ASN DJP Fraud

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkapkan banyak aparatur sipil negara (ASN) di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan dua kasus berat, fraud dankumpul kebo.

Dikutip dari Inilah.com, Suryo menyebutkan, fraud merupakan prilaku para ASN DJP yang meminta imbalan kepada wajib pajak. Padahal, mereka dilarang melakukan pungutan dalam menjalankan tugasnya.

“Fraud itu trigger pertama yang paling berat dan paling banyak pada waktu kita menegakkan hukuman disiplin. Kedua yang paling banyak itu hidup serumah tanpa menikah (kumpul kebo), itu ada juga,” beber Suryo saat Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) DJP 2022, Rabu (7/12/2022).

Suryo menuturkan, dalam tiga tahun terakhir, setidaknya pihaknya sudah menjatuhkan 718 hukuman disiplin ringan di 2019. Sedangkan jumlah hukuman sedang sebanyak 199 orang, dan hukuman berat sebanyak 349orang.

“Akeh (banyak) toh, kalau saya boleh jujur mungkin ini rekor untuk penegakan hukuman disiplin di DJP,” kata Suryo Utomo.

Langsung Dipecat

Dia mengatakan, ASN atau PNS yang terbukti melakukan kumpul kebo sanksinya adalah pemecatan. Pemberian sanksi ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP)Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hukuman terberat dalam PP itu adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

“Jadi multiple, yang paling berat pemberhentian tidak atas permintaan sendiri, itu yang paling berat, maju sedikit ya atas permintaan sendiri,” ucap Suryo.

Meski begitu Suryo tidak menjelaskan lebih detail apakah ASN yang terseret kasus fraud dan kumpul kebo tersebut telah dipecat atau belum.

Kasus kumpul kebo atau menjalani hidup bersama tanpa ikatan pernikahan memang jadi perhatian khusus bagi pemerintah sejak lama. Sebab kasus seperti ini sudah sering terjadi dan terungkap ke publi. Ada beberapa kasus seperti salah satu ASN atau keduanya sudah memiliki pasangan sah masing-masing tapi tetap melakukan kumpul kebo.

Atas kegelisahan itu, pemerintah sudah mengeluarkan aturan larangan soal ini. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) nomor 48 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.Isi aturan itu menyebutkan jika PNS dilarang hidup bersama di luar ikatanpernikahan.

Jika terdapat PNS yang hidup bersama tanpa ikatan akan dipanggil oleh atasannya untuk diperiksa. Pemeriksaan bertujuan untuk menuliskan laporan dalam berita acara pemeriksaan.Jika dari hasil pemeriksaan benar terjadi bahwa PNS tersebut hidup bersama lawan jenis tanpa hubungan pernikahan yang sah maka akan terkenasanksi. “PNS yang bersangkutan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat,” tulis SE tersebut.***bas/rls