PANGKALANKERINCI, GORIAU.COM - DPRD Pelalawan mendesak agar Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pelalawan mempercepat proses usulan pemekaran 13 Desa yang telah diajukan. Pasalnya, pemekaran tersebut diharapkan dapat segera meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

"Kita menginginkan keseriusan dari lembaga pemerintahan untuk mempercepat proses terhadap usulan pemekaran 13 Desa itu," tegas Anggota Komisi I DPRD Pelalawan, Nazaruddin Arnazh, Minggu (22/2/2015).

Dijelaskan Nazaruddin, adanya usulan pemekaran desa tersebut karena diyakini mampu mengurai masalah ketimpangan pemerataan pembangunan dan ekonomi serta peningkatan pelayanan publik dari pemerintah daerah.

"Hal ini juga dilakukan untuk menunjukan komitmen pemekaran desa untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya," ujarnya.

Sebelumnya, Pemda Pelalawan telah menerima usulan pemekaran 13 Desa yang ada di lima Kecamatan. Dimana proses verifikasi administrasi kelengkapan pemekaran yang diajukan oleh masing-masing desa tersebut tengah dalam proses.

"Sudah ada 13 desa yang mengusulkan pemekeran. Tentunya kita akan meninjau, apakah usulan itu memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran sesuai Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa," terang Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Pelalawan, Novri Wahyudi, Senin (2/2/2015).

Dikatakan Novri Wahyudi, untuk memekarkan sebuah desa salah satu syaratnya harus memiliki minimal 800 Kepala Keluarga (KK) atau minimal 4.000 jiwa. Untuk itu, lanjut Novri, saat ini pihaknya melakukan verifikasi administrasi kelengkapan pemekaran yang diajukan oleh masing-masing desa.

"Usulan ini tidak serta merta langsung disetujui begitu saja oleh pemerintah. Masih perlu evaluasi terlebih dahulu, layak atau tidak," katanya.

Dijelaskannya, usulan pemekaran desa tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Bupati. Setelah mendapat persetujuan, kemudian akan dilaporkan ke Gubernur dan selanjutnya dibawa ke Kemendagri.

"Kita masih pada tahap verifikasi dan perbaikan-perbaikan. Setelah lolos hasil verifikasi dan disetujui akan di buat Peraturan Bupati tentang desa persiapan," jelasnya.(***)