RENGAT BARAT, GORIAU.COM - Pemkab Indragiri Hulu, Riau sudah melayangkan surat kepada PT Tunggal Perkasa Plantation (TPP), namun sampai sekarang tak ada laporan perkembangan upaya tersebut dari pihak perusahaan. Dalam suratnya, Pemkab Inhu meminta TPP untuk segera melakukan konversi kebun kelapa sawit seluas 700 hektar.

Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Raja Erisman didampingi Kepala Dinas Perkebunan Inhu, Hendrizal saat dikonfirmasi, akhir pekan kemaren mengatakan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sudah mendesak PT Tunggal Perkasa Plantations untuk menyelesaikan konversi kebun sawit milik anggota Koperasi Sawit Redang Seko beberapa waktu lalu.

''Kita sudah melayangkan surat ke Direktur PT TPP, sampai saat ini kita belum menerima  laporan perkembangan tentang penyelesaian kebun sawit Kopsa Redang Seko,'' ujar Raja Erisman.

Seperti diketahui, nasib anggota koperasi sawit Redang Seko Kecamatan Lirik untuk mendapatkan kebun sawit dari Perusahaan Perkebunan PT Tunggal Perkasa Plantations (PT TPP) masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan areal yang dibangun berada di dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT).

Sebelumnya, Koperasi Sawit Redang seko, telah melayang surat permohonan pematokan areal izin Koperasi Sawit Redang Seko yang berada di Kecamatan lirik seluas 700 Ha, sebagaimana Surat Keputusan (SK) Bupati Inhu Yopi Arianto dengan nomor 333 tahun 2011 tanggal 11 November 2011 tentang IUP budidaya atas nama Kopsa Redang Seko.

Menindaklanjuti permohonan Koperasi Sawit Redang Seko tersebut Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melalui Balai Pemanfaatan kawasan hutan wilayah XII Tanjung Pinang dengan nomor suratnya s.144/VI/BPKH XII-2/2012 tanggal 10 April 2012 yang ditandatangani, Ir Subardja melayang surat jawaban balasan yang ditujukan kepada ketua Koperasi Sawit Redang Seko.

Dalam surat tersebut, dinyatakan lahan seluas 700 Ha, berada di kawasan HPT dan sesuai aturan kawasan HPT  tidak dapat diproses pelepasan kawasan hutannya sedangkan berdasarkan PP nomor 10 tahun 2010  pasal 19 ayat 1 disebutkan pelepasan kawasan hutan hanya dapat dilakukan pada hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). (wsr)