PEKANBARU – Forum Wartawan Bisnis Pekanbaru menggelar diskusi publik bertema Satu Tahun Prabowo–Gibran dari Sudut Pandang Energi di Hotel Cititel Pekanbaru, Jumat (14/11/2025). Tiga akademisi, Dr Chelsy Yesicha, MIKom, Dr Riyadi Mustafa, SE, MSi, dan Dr Ira Herawati, ST, MT, tampil sebagai narasumber dan menyampaikan evaluasi kritis serta rekomendasi untuk arah pembangunan nasional.

Dr Ira Herawati menilai tata kelola energi Indonesia masih jauh dari optimal. Ia menyebut sejumlah persoalan yang belum tertangani, mulai dari subsidi yang dinilai belum tepat sasaran hingga kinerja BUMN pengelola sumber daya alam yang terus mengaku merugi. " Banyak persoalan yang belum dibenahi. Masyarakat merasakan langsung dampaknya," ujarnya.

Ira juga menyoroti ketimpangan pembagian hasil bumi antara pemerintah pusat dan daerah. Riau yang menjadi penyumbang besar pendapatan negara dari sektor migas dan perkebunan disebut belum merasakan perhatian yang sebanding.

" Lihat saja infrastruktur. Masih banyak jalan rusak, bahkan akses ke desa-desa pun ada yang belum tersentuh pembangunan," tegasnya.

Sementara itu, Dr Riyadi Mustafa menekankan pentingnya delapan Asta Cita Prabowo–Gibran sebagai fondasi pembangunan nasional. Salah satu aspek yang dinilainya krusial adalah swasembada pangan, yang disebut menjadi syarat utama kemandirian negara agraris.

Riyadi kemudian memaparkan tiga arah strategis untuk mempercepat ekonomi hijau:

1. Penguatan tata kelola ekonomi hijau

2. Mewujudkan ekosistem ekonomi hijau

3. Peningkatan kualitas SDM dalam mendukung transisi ekonomi hijau

Ia juga mengulas fokus pembangunan 2025–2029 yang meliputi transformasi ekonomi, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan infrastruktur dan sistem logistik. Dalam kesempatan itu, ia turut menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan III 2025 menunjukkan tren positif. " Pertanian dan perkebunan menjadi motor utama penggeraknya," ujarnya.

Dr Chelsy Yesicha menambahkan bahwa pemerintah perlu lebih terbuka mengenai program dan hasil kerja yang telah dicapai. Transparansi, menurutnya, merupakan bagian penting agar masyarakat memahami apa yang sedang dan telah dilakukan negara.

" Transparansi menjadi kunci agar publik tahu apa saja yang sudah dikerjakan pemerintah untuk mereka," katanya.

Chelsy juga mendorong para akademisi untuk aktif mengawasi dan mengkritisi kebijakan nasional. " Jika ada kebijakan yang kurang tepat atau tidak berpihak kepada rakyat, akademisi harus hadir memberikan koreksi. Ini bagian dari kontribusi kita untuk memastikan pemerintah berjalan pada rel yang benar," pungkasnya. ***