PEKANBARU, GORIAU.COM - Tingginya minat masyarakat untuk mengembangkan subsektor perkebunan kelapa sawit beberapa tahun terakhir berimbas kepada pengurangan lahan untuk subsektor perkebunan lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pandangan di tengah masyarakat yang merasa bahwa berkebun kelapa sawit lebih menguntungkan dari pada subsektor perkebunan.

Bahkan jika dibandingkan dengan beberapa komoditas pangan maka kelapa sawit jauh lebih menguntungkan. Maka tidak jarang alihfungsi lahan itu bukan dari subsektor perkebunan seperti karet dan kelapa namun juga lahan-lahan yang selama ini dikelola untuk tanaman pangan seperti padi, palawija maupun sayur-sayuran.

Hal ini sangat disayangkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Drs Zulher MS, saat ditemui di kantornya, Pekanbaru, Kamis (8/1/2014). Untuk itu, dia menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan alih fungsi lahannya dari salah satu komoditas perkebunan maupun tanaman pangan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Menurutnya, alih fungsi lahan ini seharusnya tidak terjadi karena masing-masing komoditas memiliki keunggulan masing-masing.

''Seperti Karet, jika kita melakukan perlakuan yang sama antara karet dengan kelapa sawit maka hasil karet itu jauh lebih bagus dari pada kelapa sawit,'' terang Zulher.

Satu (1) hektar karet itu akan jauh lebih produktif dari pada kelapa sawit. Dia mencontohkan, jika pada produktifitas yang sesuai dengan standar pengelolaan perkebunan dan perkembangan harga yang normal. Maka satu hektar kelapa sawit per bulannya akan menghasilkan 3,5 ton TBS dengan hasilnya adalah 5,5 juta rupiah, sedangkan karet adalah per bulannya adalah 800 kg dengan hasil 12 juta rupiah. Dan ada selisihnya sebesar 6,5 juta rupiah.

''Itu kalau kita kalikan dengan penghasilan kotor saja. Belum lagi kita jadikan beberapa faktor lainnya sebagai pertimbangan. Sedangkan biaya produksi dan operasional kelapa sawit itu perbulannya mencapai 40-50 persen sedang karet adalah hanya berkisar 30-40 persen saja,'' terang Zulher.

Namun itu, kata Zulher, masyarakat juga tidak bisa dipersalahkan sepenuhnya, karena sifatnya masyarakat awan tersebut hanya ikut-ikutan saja tanpa pembinaan dari pihak pemerintahan secara optimal. ''Sepenuhnya kita tidak bisa menghalangi mereka untuk mengalihfungsikan lahannya. Untuk itu harapan saya juga kepada seluruh pihak terkait terutama pemerintah kabupatan dan kota dapat memberikan perhatian penuh kepada masyarakat untuk mengelola lahannya dengan baik dan benar,'' harap Zulher. (rls)