PEKANBARU – Masih tersebarnya iklan-iklan rokok disepanjang jalan Kota Pekanbaru, seperti iklan tayangan reklame dan videotron menunjukkan seolah-olah Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) tak pernah ada.

Meski menurut Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru aturan ini akan diberlakukan 6 bulan kedepan oleh Pemerintah Kota (pemko) Pekanbaru, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Zulkardi menilai tayangan tersebut seharusnya sudah tidak ada lagi.

“Masih adanya videotron yang berisi iklan Rokok memberikan bukti bahwa Pemko Pekanbaru saat ini belum serius dalam menerapkan Perda KTR yang disahkan DPRD periode sebelumnya,” katanya kepada GoRiau.com melalui WhatsApp, Selasa, (5/11/2024).

Dengan masih adanya tayangan iklan rokok ini, Zulkardi juga mempertanyakan mengenai pemahaman Pemko dalam menerapkan Perda KTR di Pekanbaru.

"Pemko sudah mengesahkan Perda KTR, namun pada pelaksanaannya Pemko masih membiarkan pengusaha videotron menayangkan iklan rokok, ini sebenarnya Pemko mengerti apa tidak dalam menegakkan aturan (Perda),” jelasnya.

Ia berharap, setelah ini Pemko dapat menerapkan Peraturan Walikota (Perwako) yang dapat mengatur prosedur dari penerapan Perda KTR ini.

“Kedepannya kami mengharapkan Pemko segera menerbitkan Perwako terkait lokus dan sanksi yang diterapkan atas pelanggar perda KTR ini. Agar dalam penerapannya ditahun depan perda KTR ini benar benar bisa berjalan efektif,” ujarnya.

Zulkardi juga mengecam akan melayangkan surat kepada Walikota apabila menemukan OPD terkait yang tidak melakukan tugasnya dengan baik.

“Apabila masih terdapat pelanggar sebagai bentuk pengawasan, kami bisa desak OPD terkait untuk bisa bekerja efektif, apabila mereka menolak, kami bakal Surati Walikota Pekanbaru untuk mengevaluasi OPD yang tak bekerja sesuai Perda yang berlaku di kota Pekanbaru,” tutupnya.