PEKANBARU - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Riau mengatakan, akan menolak hasil keputusan Ijtima Ulama III yang dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019) lalu.

Ketua PWNU Provinsi Riau, T Rusli Ahmad beranggapan, keputusan tersebut sarat akan unsur politis. Menurutnya, jika memang ditemukan pelanggaran Pemilu 2019, seharusnya bisa diproses secara konstitusional.

"Penolakan hasil Ijtima Ulama III ini berdasarkan musyawarah yang dilaksanakan NU Riau bersama sejumlah ulama NU. Karena menurut kami, keputusan tersebut sepihak, inkonstitusional, dan sarat akan muatan politis," kata Rusli Ahmad di Pekanbaru, Kamis (2/5/2019).

Anggota DPRD Provinsi Riau ini juga menuturkan, penunjukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana Pemilu sudah disepakati secara konstitusi. Sehingga, apabila ditemukan adanya kecurangan, bisa langsung dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kalau ada pelanggaran, dan ada buktinya, bisa dilaporkan ke Bawaslu yang merupakan pengawas resmi pelaksanaan Pemilu. Atau meneruskan ke Mahkamah Konstitusi (MK)," ungkapnya.

Lebih lanjut, Rusli juga menyinggung persoalan people power yang sempat digauungkan oleh pihak BPN Prabowo-Sandi. Menurutnya, people power sesungguhnya telah terlaksana pada Pemilu tanggal 17 April 2019 lalu. Di mana, ada 80 persen lebih pemilih yang telah menyalurkan hak suaranya tanpa ada persoalan berarti.

"People power sesungguhnya itu sudah terlaksana 17 April lalu. Masyarakat telah datang ke TPS dan menyalurkan hak suaranya sesuai hati dan nurani masing-masing. Itu people power," tukasnya. ***