TANGERANG - Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengingatkan kepada seluruh anggota Muhammadiyah, tidak tinggal diam melihat kemungkaran dan jangan memberi justifikasi kepada para perampas hak rakyat pada Pemilu 2024.

“Seperti perampasan hak rakyat dalam Pemilu 2024, Muhammadiyah tidak boleh tinggal diam. Juga terhadap kemungkaran menampilkan kezaliman, niretika dan nirkenegarawanan,” kata Din Syamsuddin dalam Tabligh Akbar yang bertema 'Strategi Dakwah Muhammadiyah pasca-Pemilu' yang turut dihadiri jamaah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tangerang, Ahad (3/3/2024), seperti dikutip dari Inilah.com.

Ditegaskannya, sikap demikian merupakan salah satu bentuk pengamalan Muhammadiyah dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran atau yang dikenal dengan beramar makruf nahi munkar.

Sambung Din, pengamalan itu mesti dijalankan, mengingat merupakan amanat Muktamar Muhammadiyah Yogyakarta pada 2010 dan amanat Alquran Surah Ali Imran Ayat 104 sebagaimana yang sering dibacakan dalam forum-forum Muhammadiyah.

Din Syamsuddin tidak ingin Muhammadiyah permisif dan legitimatif, meninggalkan kebenaran, dan kejujuran. Karena bila demikian, maka akan berujung menjadi malapetaka besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Jangan karena ada yang datang membawa janji materi ataupun janji posisi tinggi, lidah kita kelu, kaki kita kaku. Tapi justru inilah saatnya kemungkaran struktural dihadapi dengan amar makruf nahi munkar yang bersifat struktural pula,” ujarnya.

Kondisi itulah, menurut Din, yang mengharuskan Muhammadiyah meluruskan kembali arah pergerakan bangsa dari kemungkaran yang bahkan berjalan secara terstruktur. 

Sebab di mata Muhammadiyah, lanjut dia, kemungkaran struktural ialah penyimpangan dan penyelewengan terhadap nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara yang telah disepakati oleh para pendiri, termasuk di dalamnya sejumlah tokoh Muhammadiyah.***