RENGAT - Ketika diberbagai daerah disibukkan oleh persoalan pungli (pungutan liar), namun Kabupaten Indragiri Hulu, Riau punya cara tersendiri untuk meminimalisir semua hal itu.

Cara itu adalah dengaan menerapkan Undang-undang KIP (Keterbukaan Informasi Publik). "Sebelum UU KIP lahir dan diterapkan di Inhu, ada anyak laporan terkait pungli, namun saat ini laporan tersebut bisa dikatakan tidak ada lagi".

Demikian ditegaskan Bupati Inhu, HYopi Arianto melalui Sekretaris Dinas Kominfo (Komunikasi dan Informatika) Inhu, Roma Doris M.Eng saat menerima kunjungan dari Diskominfo Kabupaten Siak, Kamis (5/4/2018).

Dikatakan Roma, penerapan KIP tersebut sangat bermakna dalam meminimalisir pungli di Inhu. Dan KIP juga sangat membuka ruang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam memberikan informasi terhadap pembangunan di Inhu.

Manun demikian tambah Roma, penerapan UU UU No 14 tahun 2008 tentang KIP tersebut, tentunya bisa berjalan atas dukungan dan komitmen pimpinan, dalam hal ini Bupati Kabupaten Inhu, pungkas Roma menjelaskan.

Sementara itu, Arif Hamidi Kabid IKP dan Statistik Kominfo Siak menyebutkan bahwa, kedatangan pihaknya ke Inhu merupakan rekom dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang menyatakan bahwa Inhu PPID terbaik saat ini di Riau.

"Kami ingin kembangkan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) di siak, ingin belajar ketempat yang lebih baik, pengelolaan dan infrastruktur yang berujung pada KIP, tegasnya Hamid.

Dikatakannya, komitmen pimpinan daerah dalam rangka transparansi informasi publik, adalah hal yang utama. "Semiga Siak akan bisa terus meningkatkan KIP untuk lebih baik," singkatnya.(Jef)