PEKANBARU -  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berkomitmen dan memberikan dukungan yang tinggi kepada Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Riau dalam melakukan pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi Riau.

Demikian diungkapkan oleh Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Riau, Masperi saat membuka Rapat Kerja Daerah BKKKS Provinsi Riau, Kamis (28/12/2017) malam di Hotel Grand Central Pekanbaru.

Menurut Gubri, kata Masperi, permasalahan sosial saat ini semakin kompleks dan memerlukan penyelesaian yang komprehensif dari berbagai komponen, baik pemerintah daerah maupun organisasi sosial masyarakat.

"Koordinasi dan kerjasama antara Pemda, BKKKS Riau, KKKS kabupaten dan kota serta organisasi sosial mutlak ditingkatkan," ujarnya.

Ia menambahkan, memang ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam rapat kerja BKKKS Riau, diantaranya untuk mendapatkan suatu rumusan model pelayanan sosial yang terbaik bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Riau.

"Kemudian, kegiatan kesejahteraan sosial kabupaten dan kota sebagai ujung tombak PMKS kabupaten dan kota teruslah berinovasi dan terus menggali potensi sumber daya dan sumber dana dalam pelayanan usaha kesejahteraan sosial," tuturnya.

Terakhir, dalam mengelola organisasi sosial agar memegang prinsip bersih hati, tegak integritas, kerja profesional dalam memberikan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.

"Tolong bantu fasilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam mengakses hak-haknya seperti bagaimana PMKS mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah," pesan Gubri yang disampaikan Masperi.

Sementara itu, Ketua Umum BKKKS Provinsi Riau, Sisilita Arsyadjuliadi mengatakan, bahwa BKKKS Riau telah melakukan aksi nyata berupa operasi katarak bagi keluarga tidak mampu yang bekerja sama dengan Persatuan Dokter Mata Indonesia Cabang Riau.

"Di samping operasi katarak, kami juga melakukan pemeriksaan pendengaran dan memberikan alat bantu pendengaran bagi masyarakat yang tidak mampu . Ini dilakukan bekerja sama dengan Perhimpunan Ahli Penyakit THT Indonesia Cabang Riau yang dilaksanakan di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru," urainya.

Ia menambahkan, sebelum Rakerda ini dilakukan BKKKS Riau juga bekerjasama dengan relawan untuk membentuk Pos  Pemberdayaan Keluarga (Posdaya). Yang mana, Posdaya merupakan bentuk pemberdayaan keluarga dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat umum.

"Kami berharap Posdaya menjadi suatu wadah dalam pelayanan terpadu, utamanya pelayanan kesehatan, pendidikan, kewirausahaan dan pengembangan lingkungan yang memudahkan keluarga berkembang secara mandiri," harapnya. ***