RENGAT, GORIAU.COM - Pencopotan tanpa prosedur terhadap enam pejabat eselon II, III dan IV di Lingkup Pemkab Indragiri Hulu (Inhu), Riau berbuntut panjang. Pasalnya, para pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) yang menjadi korban penonjoban (pembebas tugasan) tersebut memilih menempuh jalur hukum.

Dimana menempuh jalur hukum tertsebut guna membuka mata pemerintah dan demi tegaknya supremasi hukum di lingkungan Pemkab Inhu yang dinilai telah melakukan kesewenang-wenengan dalam mengmbil kebijakan.

Karena kebijakan tersebut sudah tidak mematuhi aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disampaikan korban kebijakan Pemkab Inhu yang di pindahkan sebagai staf kantor camat Kecatan Rakit Kulim Godam Tinti yng sebelumnya menjabat sebagai Kasi sejarah purbakala dan museum (Sepurmesum) pada Disporabudsata Inhu. Jumat (14/6/2013) di Pematang Reba.

''Kita akan menempuh jalur hukum melalui PTUN dan juga gugatan lain seperi Kemenkumham demi tegaknya supremasi hukum di Pemkab Inhu. Sebab dinilai selama ini Pemkab Inhu kerap mengabaikan aturan dan perundang-undangan yang berlaku serta menodai supremasi hukum di negara ini, karena selama ini Pemkab Inhu berulang kali melakukan pencopotan pejabat struktural tanpa melalui prosedur yang benar,'' ujar Godam.

Masih katanya, dirinya bukan tidak menerima dipindah tugaskan, namun tentu harus mengikuti prosedural, akan tetapi hal itu tidak dilakukan pekab, seperti halnya ada peringatan terlebih dahulu jika ada kesalahan. " Hingga saat ini saya tidak tau kesalahan apa yang telah saya buat, korupsi saya tidak, berpolitik juga tidak, tau-tau sepucuk saya terima tentang penonjopan diri saya," sebut Godah kesal sembari bertanya.

Ditambahkanya, kalau hanya dirinya menjadi pengurus lembaga adat melayu (LAM) yang mengurus orang melayu di bumi melayu bisa berakibat dirinya dicopot dari jabatan di Pemkab Inhu, tentunya hal ini perlu dipertanyakan. ''Atau karena saya pengurus LAM yang beberapa saat lalu menyampaikan aspirasinya di DPRD Inhu yang mengakibatkan saya dinonjobkan. Kalau memang itu dasar pertimbangan yang dipakai Pemkab Inhu tentunya perlu dipertanyakan korelasinya,'' tegas mantan Kasubag Protokoler Humas itu.

Pencopotan sejumlah pejabat eselon II, III, dan IV di linkungan Pemkab Inhu ini tertuang dalam surat keputusan bernomor 285 tahun 2013 tentang pemberhentian dan pembebasan tugas jabatan pejabat struktural eselon II, III dan IV dalam lingkungan Pemkab Inhu yang ditanda tangani oleh Sekda Inhu Raja Erisman tertanggal 12 Juni 2013, terkesan ditutup-tuupi.

Dimana 6 orang pejabat struktural yang menjadi korban kebijkan Pemkab Inhu itu diantaranya, Raja Iskandar Rab, Selamat, Supandi, Arpas Feri, Aljunaidi dan Godam Tintin. (jef)