SELATPANJANG, GORIAU.COM - Jumat (28/3/2014) siang digelar rapat dengan banyak pihak di Kantor Bupati Kepulauan Meranti terkait polemik penggalian kanal oleh PT RAPP dengan masyarakat Bagan Melibur. Hasil kesepakatan bersama maka akan dibentuk tim untuk menyelesaikan polemik dan selama penyelesaian ini kedua pihak diminta mundur dari lokasi penggalian kanal.

Rapat dengan semua pihak ini dipimpin oleh Asisten I Setdakab, Drs H Nuriman Khair MM, dan dihadiri oleh Kepala Dishutbun, Ir Mamun Murod MM, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Zahwani Pandra Arsyad SH MSi, dari pihak Perusahaan PT RAPP Estate Manager Pulau padang, Marzum, SHR Manager Wan Mohd Jakh, Saman Hadi Arifin SHR Head Manager RAPP, Kepala Desa Bagan Melibur Bukhari, Kepala Desa Lukit Edi Gunawan, Sekjen Jaringan Masyarakat Gambut Riau, Isnadi serta belasan masyarakat dari Bagan Melibur.

Dikatakan Nuriman Khair, bahwasanya disepakati akan membentuk tim dalam penyelesaian polemik ini. Tim akan turun ke lapangan dalam menentukan mana batas Desa Bagan Melibur yang memang belum jelas.

"Jadi sampai nantinya ada hasil dari tim terhadap persoalan ini, maka RAPP kita sepakati agar berhenti untuk menggali kanal di lokasi yang diributkan masyarakat tersebut. Namun untuk di lokasi lain RAPP silahkan melanjutkan operasionalnya," kata Nuriman.

Ditambahkan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (kadishutbun) Kepulauan Meranti, Ir Mamun Murod MM MH bahwa sebelum tim bekerja di lapangan, nantinya dari pihak masyarakat harus menunjukkan peta wilayah desa saat masih di bawah Bengkalis terhadap Desa Bagan Melibur, dan akan dicocokkan dengan SK 180 tahun 2013 yang dipegang RAPP. Yang jelas kata Murod, walaupun menggunakan peta dari zaman Bengkalis tetap saja kawasan hutan tidak akan berubah.

"Kita sepakati dulu dua dasar terhadap penentuan wilayah Desa ini. Nantinya akan kita sinkronkan antara peta dan SK Menhut itu. Setelah disepakati, baru kita turun ke lapangan untuk menentukan batas Desa Bagan Melibur," kata Murod.

Lebih jauh Murod meminta nantinya kepada Bagian Tata Pemerintahan agar dapat melakukan penata batasan bagi seluruh Desa di Kepulauan Meranti. Sebab hingga kini belum adanya kejelasan terhadap batas Desa. Sehingga menjadi pemicu konflik seperti saat ini.

Sementara itu, Estate Maneger PT RAPP di Pulau Padang Marzum, menegaskan bahwa penggalian kanal yang dilakukannya di lokasi yang menjadii polemik tersebut telah sesuai berdasarkan SK 180. Namun jikapun harus dihentikan sementara, dia meminta agar dapat diusulkan Pemkab Meranti, sehingga nantinya pihak PT RAPP bisa menyampaikan ke pihak Kemenhut. Sebab dalam bekerja PT RAPP diberikan target dengan waktu tertentu.

"Kami tidak bekerja di luar wilayah. Kalau persoalan batas desa itu domain pemkab Meranti. Sementara kinerja kami di lapangan juga di evaluasi Kemenhut. Makanya  nanti kami akan meminta perpanjangan waktu kepada Pusat. Karena kami diberikan target untuk menyelesaikan pekerjaan yang kami lakukan di sana (Penggalian Kanal Bagan Melibur, red)," kata Marzum.

Sebelumnya Kepala Desa Bagan Melibur, Bukhari mengatakan berdasarkan peta di bawah Pemerintahan Kabupaten Bengkalis, di lokasi penggalian kanal oleh PT RAPP merupakan wilayah Desa bagan Melibur.

"Sementara bagan Melibur sudah disepakati di inclave," katanya.

Kemudian Sekjen JMGR Isnadi Esman mengatakan bahwa Pemkab harus memastikan bahwa perusahaan tidak menggali kanal di lokasi yang disepakati dihentikan sementara sampai tim berhasil menyelesaikan persoalan tersebut.

"Penggalian kanal sudah dilakukan 1 kilometer. Kami meminta agar dihentikan sementara sampai persoalan ini tuntas oleh tim. Kami juga meminta agar masyarakat dan pemerintahan desa dapat dilibatkan dalam tim," kata Isnadi.

Dapat disampaikan pula, tim yang akan mengkaji batas wilayah itu terdiri dari Pemkab Meranti, BPN, Kepolisian, dan Dishut.(zal)Punya info menarik di sekitar anda atau ingin berbagi berita silahkan sms ke 081275940999 atau via email: [email protected]Â