DUMAI - Sekitar 500 Kepala Keluarga (KK) memanfaatkan Jalan Abdurrab Khan, Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, untuk aktifitas setiap harinya.

DPRD Dumai telah mengajukan perencanaan pembangunan jalan ini sejak 2015 lalu. Namun Pemerintah Kota (Pemko) Dumai tidak bisa melakukan peningkatan jalan sepanjang 2,21 kilometer menjadi hotmix atau rigid.

Kendala pembangunan yang dihadapi Pemko Dumai, jalan tersebut berdampingan dengan pipa distribusi PT Chevron Pasifik Indonesia dari Bangko (Kabupaten Rokan Hilir).

Humas SKK Migas Sumbagut, Angga Widayana kepada GoRiau.com, Selasa (1/8/2017), mengakui pihaknya baru pertama kali turun mengecek jalan tanah yang merupakan jalan service row PT Chevron Pasifik Indonesia.

"Kita belum bisa pastikan jalan ini kapan bisa dibangun oleh Pemko Dumai. Kita cek dahulu, setelah itu kita diskusikan dengan pimpinan. Hasilnya secepatnya akan keluar, kapan jalan ini bisa dibangun Pemko Dumai," ujarnya.

Hal yang menjadi kerawanan dan perlu diantisipasi, lanjutnya, masuknya kendaraan besar jenis truk. Karena akan mengganggu tekanan pipa utama dari Bangko. Apalagi jarak pipa dengan jalan hanya beberapa centimeter saja.

"Setiap harinya 50 ribu barel minyak mentah yang melintas di pipa ini. Kalau terganggu dan membahayakan, tentunya akan mempengaruhi distribusi minyak mentah dari Bangko ke Dumai," katanya.

Anggota DPRD Dumai dari Komisi I, Edison mengatakan kepada GoRiau.com, pihaknya sudah mengajukan pada SKK Migas agar Pemko Dumai dapat mengaspal jalan ini sejak 2015 lalu. Namun, baru sekarang SKK Migas didampingi PT Chevron Pasifik Indonesia turun.

"Kalau jalan ini bisa ditingkatkan dari jalan tanah menjadi jalan aspal (hotmix, red), tentunya masyarakat akan lebih nyaman dan aman melintasinya," pungkasnya.

Dilanjutkan anggota DPRD Dumai, Sutris mengatakan, kalau jalan ini sudah lama diperjuangkan. Bahkan pigaknya sudah berkali-kali memberikan surat resmi ke SKK Migas dan PT Chevron Pasifik Indonesia, namun tidak ada jawaban kapan jalan ini bisa ditigkatkan Pemko Dumai.

"Pemko Dumai tentunya tidak mau sembarangan merencanakan, apalagi menganggarkan. Intinya bagaimana jalan ini bisa ditingkatkan tanpa melanggar hukum. Dengan lebar 6 meter sudah ideal, apalagi didalamnya sudah ada fasilitas umum, seperti Puskeskel, posyandu dan sekolah," ungkapnya.

terlihat hadir saat mengecek Jalan Abdurrab, Camat Dumai Selatan, Kabag Pertanahan, Plt Kabag Humas, dan beberapa pejabat Pemko Dumai dan anggota DPRD Dumai dari Komisi I. ***