BENGKALIS - -Sejak dibangun sekitar 10 tahun lalu, pelabuhan Kargo BUMD yang terletak di Desa Air Putih Bengkalis belum dioperasikan selayaknya. Kecuali hanya untuk sandar kapal roro yang tidak beroperasi atau lagi istirahat.

Guna memaksimalkan aset daerah tersebut, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengunjungi Kantor Kawasan Pelindo Cabang Dumai di Bengkalis, Rabu (24/3/2021). Wabup diterima Kepala Kantor Kawasan Pelindo Bengkalis Dedy Ismoyo.

"Kita ada empat pelabuhan besar di Negeri Junjungan yang perlu diperhatikan. Pelabuhan internasional Selat Baru, Pelabuhan Bandar Sri Laksamana (BSL), Pelabuhan Kargo BUMD dan Pelabuhan Roro. Keinginan kita bersama Bunda Kasmarni selaku Bupati Bengkalis adalah membangun perekonomian masyarakat dengan peningkatan ekspor dari sektor pertanian dan perkebunan yang nantinya diangkut melalui transportasi laut," ungkap orang nomor dua Bengkalis.

Menyikapi apa yang disampaikan Wakil Bupati, Kepala Kantor Kawasan Pelindo Dedy Ismoyo mengatakan, saat ini kendala di lapangan yang dialami antaranya kondisi pelabuhan kurang mendukung, draf kedalaman laut serta ponton pengangkut barang.

"Dengan terpenuhi semua syarat tersebut, perizinan untuk pelabuhan akan mudah kita dapatkan. Terkait untuk pekerja tetap memfokuskan masyarakat tempatan," kata Dedy.

Sementara Anggota DPRD Bengkalis Fraksi PAN Zam Zami sangat mengapresiasi dan cepat tanggap pemerintah dalam mendata aset di Kabupaten Bengkalis dan gebrakan ini sangat tepat sekali dilaksanakan. Terkait kerjasama bersama Pelindo sudah lama dilaksanakan, kendalanya hanya pada perizinan.

"Untuk posisi pelabuhan ini sudah sesuai dengan prosedur dari kementerian, jadi sudah strategis," kata Zam Zami.

Usai menyambangi Kantor Pelindo, Santoso melanjutkan kunjungan ke Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Wilayah Kerja Bengkalis di Jalan Panglima Minal.

Koordinator Wilayah Kerja KKP Bengkalis-Dumai, Wahyu Rahmi mengatakan saat ini masyarakat banyak mengeluh terhadap biaya pemeriksaan swab antigen yang terlalu mahal. Pihaknya berharap ada dispensasi dan kebijakan Pemkab Bengkalis untuk meringankan beban masyarakat.

Menanggapi hal ini, Wabup mengatakan Pemkab akan secepatnya mengambil keputusan karena dari laporan yang didapat memang berat bagi masyarakat untuk mengurus rapid test antigen megingat pengeluarannya lebih besar dibandingkan transportasi laut.

"Jika regulasi rapid tes antigen itu ada yang mengatur, bagimana kita mengupayakan masyarakat bisa mengurus rapid tes antigen tersebut dengan biaya yang rendah," pinta Bagus.***