DURI - Beralihnya kewenangan tanggungjawab pengelolaan SMA dari Pemkab/Pemkot ke Pemprov memberi dampak nyata bagi anak didik dan orang tua, salah satunya program SPP gratis tidak ada lagi.

Hal ini menimbulkan kepanikan tingkat tinggi bagi wali murid maupun orangtua siswa, ditengah krisis ekonomi saat ini. Dimana orangtua akan dibebankan uang SPP setiap bulannya.

"Sekarang ini untuk kebutuhan sehari-hari saja sudah pas-pasan. Kalau nanti SPP juga bayar, anak-anak bisa tak sekolah lagi," kata Rahma kepada GoRiau.com (GoNews Grup), Sabtu (14/1/2017).

Dikatakan Rahma, selain biaya SPP yang dikhawatirkan, masih banyak biaya lainnya untuk pendidikan anak-anak di sekolah. Seperti halnya membeli lembar kerja siswa (LKS), buku cetak atau buku matapelajaran, uang komite dan lain-lainnya.

"Kalau ada anak 3 orang yang sekolah, lalu 2 diantaranya SMA, berapa biaya pendidikan yang harus dipersiapkan untuk ini. Sementara sekarang suami tidak lagi bekerja di perusahaan migas, gajinya pun tidak seperti biaya yang lebih dari cukup. Mau tidak mau saya pun juga harus bekerja, kalau tidak anak-anak terancam putus sekolah," imbuhnya lagi.

Rahma berharap, pemerintah kembali mempertimbangkan terkait implikasi penerapan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda khususnya bagi dunia pendidikan. "Jangan sampai penerapan UU ini menjadi kendala bagi dunia pendidikan, khususnya ditengah kondisi ekonomi yang sulit ini," ujarnya lagi.

Dalam pemberitaan GoRiau.com sebelumnya, Penerapan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada pengelolaan pendidikan tingkat atas (SMA) berpindah kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota beralih ke pemerintah provinsi mendapat respon dari Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah.

Anang mengatakan penerapan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi dampak konkret terhadap dunia pendidikan. Diantarnya, tidak ada lagi program SPP gratis di tingkat SMA/SMK serta penggajian guru kini dikelola Pemprov.

"Salah satunya, program sekolah gratis di tingkat SMA yang banyak dilakukan di berbagai kabupaten/kota kini tidak ada lagi, karena semua dibebankan ke Pemprov. Sedangkan kemampuan keuangan Pemprov terbatas," ujar Anang di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (12/1/2017) lalu.

Perubahan ini, kata Anang, akan memberi dampak langsung kepada anak didik dan orang tua siswa terkait beban membayar SPP setiap bulannya.

"Kondisi ini tentu akan membebani pada orang tua dan anak didik. Hal ini harus dipikirkan oleh stakeholder. Jangan sampai kualitas pendidikan kita menjadi terganggu," paparnya.

Selain masalah tersebut, Anang menyebutkan, penerapan UU No 23 Tahun 2014 juga berdampak pada pengelolaan gaji guru SMA/SMK. Bila sebelumnya penggajian guru SMA/SMK dikelola pemkab/pemkot kini berpindah ke Pemrpov.

"Mulai tahun 2017 ini penggajian guru SMA/SMK telah efektif dikelola ke pemprov. Sayangnya, praktik di lapangan belum berjalan efektif. Banyak guru SMA/SMK belum mendapat gaji hingga tengah bulan ini," tukasnya.

Dirinya juga menyesalkan masa transisi yang semestinya dapat diantisipasi jauh-jauh hari oleh Pemprov namun ternyata tidak berjalan sesuai rencana.

"Jangan sampai hak-hak para guru seperti soal gaji ini terabaikan hanya karena kerja para birokrat tidak cekatan dan tidak profesional," ujarnya.

Terkait persoalan tersebut, Anang mengusulkan agar Komisi X DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait implikasi penerapan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda khususnya bagi dunia pendidikan.*** #BENGKALIS