JAKARTA – Rentetan banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera memunculkan sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil Ketua Fraksi PKB DPR RI, Maman Imanulhaq, menilai kerusakan lingkungan yang memicu besarnya dampak bencana tidak bisa dilepaskan dari pemberian izin usaha di sektor tambang dan perkebunan besar.

Anggota Timwas Bencana DPR RI itu menegaskan bahwa izin usaha ekstraktif harus dikaji ulang secara menyeluruh karena dinilai berkontribusi pada rusaknya tutupan lahan di berbagai daerah.
"Evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha ekstraktif seperti tambang dan perkebunan besar yang merusak tutupan lahan," ujarnya, Sabtu (29/11/2025).

Ia menyebut munculnya Siklon Senyar di wilayah yang sebelumnya tidak pernah terdampak sebagai sinyal keras bahwa perubahan iklim dan degradasi lingkungan tengah berada pada titik yang mengkhawatirkan.
"Telah mencapai tingkat yang mengancam keselamatan rakyat di banyak daerah Indonesia," ungkapnya.

Maman juga mendesak Pemerintah untuk segera memperkuat mitigasi bencana melalui langkah konkret. Ia menyoroti perlunya revitalisasi daerah aliran sungai, penghijauan massif, penataan ruang berbasis risiko bencana, serta peningkatan anggaran untuk kesiapsiagaan dan pemulihan.

Serangkaian peristiwa alam yang terjadi berturut-turut itu menurutnya harus menjadi momentum untuk meninjau ulang kebijakan yang berdampak langsung pada keselamatan masyarakat, terutama di wilayah rawan bencana. ***