RENGAT, GORIAU.COM - Penangkapan terhadap empat warga yang melakukan demo ke PT RPI (Rimba Peranap Raya) beberapa waktu yang lalu, dinilai karena kelalaian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, dalam hal ini Dinas Perkebunan (Disbun).  Pasalnya sebagai instansi terkait, Disbun Inhu dinilai tidak mengawal hasil perjanjian yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan masyarakat, sementara Ir H Hendrizal, MSi, selaku Kepala Disbun Inhu juga hadir dalam pertemuan yang dilaksanakan tersebut.

Aktifis LSM FP2R (Forum Pemantau Pembangunan Riau ), Defrianto Tanius, Kamis (7/2/2013) di Pematang Reba mengatakan, seandainya Pemkab Inhu serius menangani permasalahan masyarakat dengan PT RPI, aksi anarkis yang berujung kepada penahanan terhadap empat orang warga tersebut tidak akan terjadi.

''Jika memang Hendrizal (Kadisbun) Inhu juga tercantum sebagai salah seorang saksi dalam perjanjian tersebut kita nilai Pemkab Inhu sangat lalai dalam penyelesaian yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan, terlebih lagi sebelumnya masyarakat sudah melaporkan permnasolahannya kepada Bupati Inhu.'' katanya.

Sebagaimana tertuang didalam surat Perjanjian bahwa Pihak Pertama yang dalam Hal ini PT RPI menyatakan akan menghentikan kegiatan dan pekerjaan land clearing di lokasi RKT Inhu dan akan menarik alat berat dari lokasi pekerjaan sampai perundingan antara PT RPI dengan Pemkab. Inhu selesai.

Selanjutnya pihak kedua menerima kesepakatan tersebut diatas dan membubarkan masyarakat yang berada dilokasi untuk mempercayakan kepada Pemda Inhu dalam Proses Penyelesaian masalah ini, surat kesepakatan ini ditanda tangani oleh para saksi yang terdiri dari Kadisbun Inhu Ir H Hendrizal, MM, M Junaidi dari Dinas Kehutanan Inhu, Jafrijal anggota DPRD Inhu, dan Depi Karno, Sekretaris KUD.

Selain itu juga ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa yaitu Subroto, SE Manager Baskem PT RPI selaku pihak pertama dan Udri serta Jafrijal selaku pihak kedua.

Namun dalam perjalanannya, PT RPI tetap melakukan land clearing di lokasi yang dinklaf oleh tujuh desa, dan hal ini sudah dilaporkan kepada Bupati Inhu melalui Surat Nomor: 06/1X/PTD/2012 Perihal Pengaduan terhadap aktifitas PT. RPI. Dalam surat pengaduan yang menggunakan Kop Surat Forum Komunikasi Tujuh Desa Kecamatan Kelayang tersebut disampaikan bahwa berdasarkan pengamatan kami di lokasi yang diinklaf oleh tujuh desa pihak RPI sudah memulai kegiatan land clearing maka dari itu kami dari tujuh desa menyampaikan kepada Bapak Bupati bahwa Pihak RPI sudah melanggar surat melanggar surat kesepakatan yang telah ditanda tangani dan dibuat pada tanggal 26 Desember 2011.

Perlu kami laporkan bahwa Masyarakat sudah resah dan gelisah dan pada sekiranya akan mengadakan Unjuk Rasa, untuk menghindari konflik Harizontal dan hal- hal yang tidak di inginkan maka kami mohon penyelesaian kepada Bapak Bupati Inhu. Surat pengaduan ini ditanda tangani oleh tujuh orang kades yang tergabung didalam Forum Tujuh Kades Kec. Kelayang yaitu Udri Kades Tanjung Beludu, Hamidin Kades Simpang Kota Medan, Afendi Kades Kota Medan, Saprudin Kades Polak Pisang, Marhalim Kades Sungai Golang, Syamsul Bahari Kades Sungai Kuning Binio dan Zulkafri HM Kades Bukit Selanjut.

Namun karena tidak adanya upaya yang dilakukan dinas terkait akhirnya masyarakat melakukan Demo pada akhir Januari 2013 yang lalu, akibatnya 4 Orang warga yang diduga melakukan tindakan Anarkis dengan melakukan pe,bakaran terhadap Drum- drum minyak milik PT. RPI akhirnya ditangkap. (aun)