PEKANBARU - Desember 2020 menjadi ajang kontestasi pesta demokrasi masyarakat Indonesia. Di Provinsi Riau, ada 9 daerah kabupaten dan kota yang akan menggelar pemilihan kepala daerah pada Desember tahun ini.

Taufik, Manajer Advokasi Fitra Riau, mengatakan, para bakal calon (bacalon) kepala daerah tentunya sudah mempersiapkan segala prasyarat dan keperluan untuk bersaing memperebutkan kursi kepala daerah sebelum masuk kepada tahap pendaftaran dan verifikasi KPU. Salah satunya, meminta rekomendasi partai politik, melakukan perjalanan sosialisasi atau bersafari politik, dan memanfaatkan publikasi media sebagai ajang perkenalan bacalon kepala daerah.

Dituturkan Taufik, jika dilihat dari peta Pilkada Riau tahun 2020, bakal calon kepala daerahnya ada yang incumbent (petahana) dan memiliki hubungan kekerabatan dengan incumbent. Selain itu juga ada politisi yang saat ini sedang duduk di legislatif, baik di tingkat DPRD kabupaten/kota maupun DPRD provinsi.

Menurut Taufik, bacalon kepala daerah di sembilan daerah di Riau sangat berpotensi melakukan penyalahgunaan kewenangan, apalagi saat ini ada bacalon yang merupakan pertahan, politisi, dan keluarga petahan.

''Hal ini harus menjadi perhatian serius oleh Bawaslu sebagai pengawas penyelenggara Pemilu. Program dan kegiatan anggaran, anggaran hibah, bansos, mobilisasi sumber daya manusia dan penggunaan fasilitas pemerintah, rawan disalahgunakan para bacalon kepala daerah tersebut,'' ujar Taufik, Rabu (2/8/2020).

Diterangkan Taufik, jika mengacu kepada PKPU No 1 Tahun 2020, kepala daerah yang mencalonkan diri kembali diharuskan mengambi cuti, dimulai tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020. Ini harus menjadi PR besar dan kejar pantau bagi Bawaslu sebelum pelaksanaan cuti itu dimulai.

Lanjut Taufik, dana hibah dan bansos rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik oleh kepala daerah yang ingin maju lagi di Pilkada. Namun demikian, jika dilihat data 2018-2020, tidak terlihat peningkatan signifikan pengganggaran bansos di sembilan kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada. Hanya Siak dan Rokan Hilir, yang masih mengalokasikan anggaran bansos relatif cukup  besar sampai tahun 2020.

Sedangkan untuk alokasi hibah, ucap Taufik, Bengkalis dan Rokan Hilr merupakan daerah yang mengalokasikan anggaran cukup tinggi. Tahun 2020 dan 2019 saja misalnya, Bengkalis dan Rokan Hilir sama sama mengalokasikan anggaran hibah sebesar Rp101 miliar. Padahal pada 2019, Rokan Hilir hanya mengalokasikan anggaran hibah Rp31.157 miliar dan Bengkalis sebesar Rp56.664 miliar.

''Jika kita runutkan dengan permasalahan Pilkada di tahun 2020 ini di Rokan Hilir, Bengkalis dan Siak terdapat bacalon dari unsur petahana dan punya hubungan dengan mantan bupati. Di Bengkalis ada Kasmarni, istri Amril Mukminin, mantan bupati yang kini ditahan KPK,'' ungkapnya.

Dijelaskan Taufik, modus penyelewengan bansos dan hibah di antaranya adalah disalurkan kepada lembaga fiktif, lembaga yang berafiliasi kepada partai politik dan tim pemenangan calon.

Mencegah kepala daerah yang mengikuti Pemilukada serentak tahun 2020 tidak melakukan abouse of power, kata Taufik, maka lembaga pengawasan penyelenggara Pemilu bersama publik harus mengawasi penggunaan anggaran pemerintahan, mobilisasi ASN, kepala desa serta penggunaan fasilitas kendaraan dinas, operasional perjalanan dinas dan reses.

''Kita meminta Bawaslu memantau serta mengawasi pejabat yang berpotensi melakukan tindakan penyalahgunanan kewenangan tersebut,'' tegas Taufik.

Terkait penyelenggaraan Pemilukada serentak 2020 di Riau, Fitra Riau merekomendasikan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pilkada serentak di 9 daerah di Riau harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk mendapatkan kepala daerah yang berintegritas.

2. Memastikan partispasi masyarakat, baik dalam pengawasan maupun dalam pemilihan untuk ikut terlibat sehingga melahirkan Pemilukada yang berkualitas

3. Calon petahana tidak menggunakan kesempatan kekuasaan sebagai kepala daerah untuk kepentingan politik dalam Pilkada serentak tahun 2020, diantarannya penggunaan fasilitas negara, keuangan negara dan menggiring ASN, kepala desa untuk memenangkan kepentingan politiknya.

4. Badan pengawas Pemilu agar memperluas jaringan pengawasan yang melibatkan masyarakat untuk menciptakan pemilu yang adil dan bersih.***