PEKANBARU – Aksi unjuk rasa yang melanda sejumlah daerah di Indonesia dalam beberapa hari terakhir meninggalkan jejak kerugian besar. Kementerian Pekerjaan Umum mencatat, nilai kerusakan infrastruktur akibat aksi massa itu hampir menembus Rp900 miliar. Angka itu berasal dari perhitungan berbagai fasilitas yang rusak, mulai dari gedung DPRD, gerbang tol, hingga halte yang dibakar.

Namun, dibalik hitungan kerugian jangka pendek, sejumlah kalangan menilai demonstrasi bisa menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar dalam jangka panjang—terutama jika tuntutan massa dipenuhi. Salah satunya terlihat setelah gelombang kritik publik yang diwarnai aksi mahasiswa, pemerintah akhirnya menyetujui penghapusan tunjangan DPR RI yang selama ini dianggap terlalu membebani anggaran negara.

“Ngeri kali dengar kabar rugi hampir Rp900 miliar gara-gara demo kemarin. Tapi, ya, namanya juga di jalan, pasti ada aja yang berkorban, apalagi kalau udah emosi. Ada yang bilang, jangan cuma nengok yang hancur-hancur aja. Coba kita pikirkan lebih jauh, apa yang bakal terjadi kalau tuntutan mereka beneran dikabulkan? Cemana dampak ekonominya?” kata Ekonom Senior Universitas Riau, Dahlan Tampubolon, kepada Goriau, Rabu (3/9/2025).

Dahlan mencontohkan tuntutan terkait upah layak. Jika pemerintah mengabulkan, maka daya beli masyarakat akan meningkat signifikan. Menurut teori ekonomi Keynesian, efek multiplikasi terjadi ketika masyarakat memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Rantai konsumsi ini akan mendorong UMKM tumbuh, industri meningkatkan produksi, dan lapangan kerja baru terbuka.

“Bayangkanlah. Kalau duit di tangan masyarakat makin banyak, mereka pasti belanja. Belanja sana-sini, usaha kecil-menengah maju, pabrik-pabrik makin banyak produksi, lowongan kerja pun terbuka. Putaran ekonominya jadi makin kencang, bah. Kayak kereta api yang baru dapat bensin, melaju terus,” ujarnya.

Contoh lainnya, penghapusan pensiun seumur hidup anggota DPR. Menurut Dahlan, jika kebijakan itu benar-benar diterapkan, dana negara yang sebelumnya digunakan untuk membayar pensiun bisa dialihkan ke sektor produktif. Anggaran yang semula jadi beban dapat dipakai untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, hingga subsidi bagi rakyat miskin.

“Ini sesuai dengan teori alokasi sumber daya. Duit negara itu harusnya dipakai untuk hal-hal yang produktif dan bermanfaat buat rakyat banyak, bukan cuma buat segelintir orang. Jadi, uang itu bisa jadi modal investasi buat kemajuan negara, bukan sekadar jadi beban,” tuturnya.

Ia juga menyoroti urgensi pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor. Jika undang-undang ini ditegakkan, uang hasil korupsi yang disembunyikan dapat ditarik kembali untuk membiayai program pemerintah, mengurangi utang negara, atau membangun infrastruktur baru. Hal ini sekaligus akan meningkatkan kepercayaan investor, karena Indonesia dianggap lebih bersih dari praktik korupsi.

“Kalau bersih, pasti banyak yang masuk, dan pertumbuhan ekonomi kita makin mantap,” kata Dahlan.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya reformasi perpajakan yang lebih adil. Sistem pajak yang menuntut kontribusi lebih besar dari kelompok kaya dan meringankan beban kelompok miskin akan menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Dengan begitu, kesenjangan ekonomi bisa ditekan dan stabilitas sosial lebih terjaga.

“Kalau kesenjangan berkurang, stabilitas sosial pun makin baik. Semua orang merasa diperhatikan, nggak ada lagi yang merasa terpinggirkan,” ucapnya.

Bagi Dahlan, tuntutan-tuntutan massa aksi sejatinya mengarah pada perubahan struktural yang lebih inklusif. Kerugian akibat demonstrasi yang ditaksir Rp900 miliar bisa dianggap sebagai ongkos awal menuju ekonomi yang lebih sehat dan berpihak pada rakyat. Dalam jangka panjang, keuntungan yang lahir dari sistem baru itu bisa bernilai triliunan rupiah.

“Kerugian itu bisa terbayarkan di masa depan. Analisisnya gini: kerugian Rp900 miliar itu bisa jadi kayak uang muka buat perbaikan ekonomi yang nilainya jauh lebih besar. Kalau sistemnya udah bagus, semua orang sejahtera, produktivitas meningkat, duit yang mutar di pasar pun bisa triliunan, bukan lagi miliaran. Jadi, kerugian itu enggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan keuntungan jangka panjangnya,” katanya. ***