PEKANBARU, GORIAU.COM - Masih terkait kasus dugaan korupsi proyek bioremediasi. PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) menentang rencana pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) yang bakal 'menyeret' Bachtiar Abdul Fatah selaku General Manager (GM) Alexia Tirtawidjaja dan General Manager SLS (Sumatera Light South) kembali ke pengadilan.

Corporate Communication Manager Chevron, Dony Indrawan, dalam surat elektroniknya, Minggu (12/5/12), menyayangkan langkah Kejagung tersebut karena dianggap bertentangan dengan prinsip dasar hukum yaitu melindungi hak-hak hukum warga negara, apalagi hanya beralasan karena putusan hakim telah menyatakan terdakwa bersalah kepada kedua kontraktor CPI.

Putusan majelis hakim yang memutus bersalah kedua terdakwa kontraktor CPI tersebut menurut dia juga telah mengabaikan semua fakta-fakta persidangan dan hanya mengandalkan kepada keterangan jaksa dan Edison Effendi.

"Hakim telah mengabaikan fakta bahwa Edison adalah wakil dari perusahaan yang kalah tender di tahun 2007 dan 2011 pada proyek bioremediasi CPI sehingga bisa diduga ada konflik kepentingan yang secara hukum keterangannya harus diabaikan," katanya.

Dony menilai bahwa justru hakim Sofialdi yang telah menjalankan perannya sebagai penegak hukum yang profesional, adil dan obyektif.

Chevron, lanjut Dony, akan terus berusah keras untuk membela para karyawan yang telah menjalankan pekerjaan mereka sesuai hukum di Indonesia dan tetap yakin tidak ada bukti yang disampaikan jaksa selama persidangan soal kerugian negara dan tindakan melanggar hukum yang dilakukan dalam proyek ini.

"CPI meminta kepastian dan jaminan pemerintah Indonesia tentang kepastian hukum pelaksanaan mekanisme PSC migas dalam penyelesaian sengketa proyek-proyek yang telah jelas diatur didalamnya yang mengikat secara hukum bagi pemerintah Indonesia," katanya.

Dalam sidang putusan Herlan (Sumigita) dan Ricksy (GPI), hakim Sofialdi berpendapat pekerjaan bioremediasi telah dilakukan PT Sumigita Jaya dan GPI telah selesai serahkan kepada Chevron dan sebagai kontraktor pekerjaan teknis, berdasarkan peraturan pemerintah, kedua kontraktor CPI juga tak harus mengurus izin sendiri karena kewajiban mengurus izin ada pada Chevron sebagai pemilik limbah.

Sofialdi juga mengungkapkan bahwa pengambilan sampel yang dilakukan ahli Edison Effendi dan uji sampel yang hanya dilakukan di laboratorium dadakan di Kejakgung bertentangan dengan peraturan menteri tentang laboratorium lingkungan hidup yang tak bersertifikat sehingga sampel dan hasil uji ini tak bisa digunakan sebagai bukti yang sah di persidangan apalagi digunakan untuk menyatakan kesalahan sebuah perkara.(fzr)