
SIAK SRI INDRAPURA– Bupati Siak, Afni Zulkifli, membuka Forum Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang mengarah pada penguatan peremajaan serta pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat berkelanjutan, Rabu (26/11/2025). Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, kelompok tani, koperasi, dan pemangku kepentingan guna mempercepat akses pendanaan pusat sekaligus mendorong koordinasi lintas sektor.
"Kegiatan ini kita namakan sebagai forum percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui program peremajaan dan pengembangan perkebunan sawit rakyat berkelanjutan di Kabupaten Siak," ujar Afni di Zamrud Room, Komplek Rumah Rakyat.
Ia menjelaskan forum tersebut dibentuk untuk menemukan solusi persoalan petani sawit, mulai dari kebutuhan infrastruktur kebun hingga jalan produksi yang terus dikeluhkan. Menurutnya, peluang pendanaan dari pusat, khususnya melalui BPDP, sangat terbuka dan sejalan dengan visi misi Bupati serta Wakil Bupati dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Afni memaparkan hasil kunjungan Pemerintah Kabupaten Siak ke Badan Pengelolaan Dana Perkebunan. Ia menyebut anggaran besar sebenarnya telah tersedia namun jarang dimanfaatkan daerah karena minimnya proposal pengajuan.
"Di BPDP ada anggaran Rp7 triliun, tapi selama ini akses dari daerah kurang. Karena usulan proposalnya minim. Mereka sebenarnya menunggu usulan dari daerah dan kita pun jangan berjalan sendiri-sendiri," tegasnya.
Dari total luasan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak, sekitar 220.974 hektare merupakan kebun rakyat. Namun banyak masyarakat mengeluhkan kebutuhan mendesak seperti pembangunan jalan produksi yang tidak bisa seluruhnya ditangani melalui APBD.
"Mari kita perjuangkan bersama-sama, kita jemput, karena anggarannya sudah tersedia. Perjuangan kita harus lewat non-APBD, dan terbukti kita sudah mampu mengakses itu," ungkapnya.
Bupati juga menyoroti rendahnya capaian ISPO di Kabupaten Siak yang baru sekitar 1.226 hektare atau 0,6 persen dari total potensi. Ia menilai hambatan tersebut berkaitan dengan keterbatasan SDM, perubahan regulasi, dan lemahnya koordinasi kelembagaan petani.
"Forum ini harus hidup. Kita harus menyesuaikan dengan setiap perubahan kebijakan dari pusat. Dan jangan tinggalkan petani kita meraba-raba sendirian," tegas Afni.
Ia meminta agar dibentuk sekretariat kecil forum dibawah Bapperida sebagai ruang konsultasi bagi petani dan koperasi yang kesulitan menyiapkan dokumen teknis, terutama terkait PSR dan sarpras.
"Kita pemerintah ini simpul dari semua kepentingan. Tugas kita membantu, mempermudah, bukan menyulitkan," tambahnya.
Kabid Ekonomi dan SDA, Andi Darmawan, ST, MT, menyebut forum tersebut menjadi ruang penting untuk mempercepat proses administrasi proposal PSR, sarpras, dan berbagai bantuan perkebunan lain. Menurutnya, banyak proposal petani dan koperasi tertunda karena kendala teknis seperti penyusunan peta, gambar, dan perhitungan jalan produksi.
"Kendala utama yang disampaikan petani adalah mereka tidak bisa membuat peta dan gambar. Melalui sekretariat forum ini, kita bisa meminta bantuan ke PU untuk menghitung dengan sertifikasi teknis yang dibutuhkan," jelas Wawan. ***