SELATPANJANG, GORIAU.COM - Bupati Kepulauan Meranti, Drs Irwan MSi, meminta seluruh jajaran pemerintah agar memberi sanksi tegas jika ditemukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sebab menurutnya reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik KKN.

"Praktik KKN harus dikikis habis. Kepada seluruh jajar pemerintahan, saya minta agar memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika ditemukan praktik KKN," kata Irwan di Selatpanjang, Jumat (29/11/2013).

Irwan juga meminta tingkatkan efektivitas pengawasan aparatur negara baik melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional, maupun pengawasan masyarakat. Ditambahkan Irwan lagi, selain memberantas praktik KKN, reformasi birokrasi harus dijalankan dengan meningkatkan budaya kerja. Meningkatkan, pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip good governance.

"Para pegawai negeri harus didorong untuk meningkatkan budaya kerja yang efektif efisien, dan profesional dalam melayani kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara," tambah Irwan.

Selain itu Irwan juga mengingatkan seluruh anggota KORPRI, bahwa setiap pekerjaan dan jabatan yang diemban oleh pegawai Republik Indonesia, merupakan amanah yang harus ditunaikan dengan penuh rasa tanggunjawab. Setiap pegawai negeri menurutnya harus tunduk pada sumpah jabatan dan Panca Prasetya KORPRI.

"Oleh karena itu, saya minta kepada segenap anggota KORPRI untuk memegang teguh sumpah jabatan itu. Janganlah melalaikan tugas dan kewajiban, apalagi melanggar hukum dan sumpah jabatan. Jangan ada lagi pegawai negeri yang terlibat dalam kolusi, korupsi dan nepotisme serta pelanggaran hukum lainnya. Pemerintah akan bertindak tegas terhadap semua pelanggaran itu, tanpa pandang bulu," katanya lagi.

Tidak lupa pula Irwan mengajak kepada seluruh anggota KORPRI, untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat alur birokrasi demi kepentingan rakyat yang memerlukan pelayanan segera. KORPRI dengan semangat dan paradigma baru, harus menjadi organisasi yang mandiri. Mengedepankan profesionalisme. Bebas dari berbagai pengaruh dan kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Bebas dari tarik menarik di antara kekuatan partai politik yang ada.(nti)