RENGAT BARAT, GORIAU.COM - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu harusnya bersikap terhadap PT Tunggal Perkasa Plantations pasca berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) sejak 31 Desember 2012 yang lalu. serta belum diperpanjangnya HGU oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pasalnya, walaupun HGU perusahaan tersebut sudah berakhir, namun lahan perkebunan kelapa sawit tersebut masih diolah oleh PT TPP hingga saat ini. Perusahaan milik Astra Agro Lestri Tbk itu dinilai sudah mengkangkangi surat Pemkab Inhu yang ditandatangani lansung oleh Sekda Inhu Drs H R. Erisman.

Hasil rapat yang dituangkan dalam sebuah berita acara rapat koordinasi penyelesaian permaslaahan HGU PT.TPP beberapa waktu lalu pada poin 3 mengatakan bahwa, mengingat telah berakhirnya masa HGu PT.TPP Nomor 08/06/1981, maka diminta kepada PT TPP untuk menghentikan sementara pengolahan atau pengusahaan lahan sampai ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum.

''Sejak berakhirnya HGU itu, PT TPP tidak lagi punya kewengan mengolah dan mengusahakan areal kebun tersebut sesuai dengan izin yang mereka miliki,'' ujar Ketua Gabungan Koperasi Kemitraan Petani Sawit Indonesia (Gakoppsi) Hendra Sahputra.

''Pemerintah Kabupaten Inhu, dalam hal ini Bupati Yopi, juga diminta berpihak kepada masyarakat. Yang mana tuntutan lahan 20 persen harusnya sesegera mungkin direalisasikan,'' ujar Hendra yang juga menerima mandat sebagai ketua Forum Mayarakat Riau Bersatu (FMRB) dari Ketum IKBMI di jakarta Susilowadi beberapa waktu lalu.

Dalam pada itu, Bupati Inhu juga diminta untuk merekomendasikan pencabutan izin PT.TPP ke Badan Pengawas Permodalan (Bapepam) RI di Jakarta. ''Kita minta Bupati Inhu merekomendasikan pencabutan izin PT.TPP ke Bapepam RI, Bapepam sebagai lembaga independen tentu berhak melakukan pengawasan terhdap perusahaan yang ada di Indonesia,'' tandasnya.

Saat ini perusahaan tersebut tidak lagi sesuai dengan kriteria perusahan yang ditetapkan oleh Bapepam, salh satunya terkait izin atau masa HGU PT.TPP sudah berakhir. Selain itu, adanya pemeriksaan oleh penyidik Deparemen Kehutanan RI terhdap dewan direksi PT.TPP yang diduga turut serta melkukan pengrusakan kawasan hutan Kerumutn di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik pada saat membangun kebun kelapa sawit sebagai kompensasi terhadap masyarakat, dimana saat ini berkas pemeriksaan tersebut sudah berada ditangan PPNS Kemenhut yang hampir P21, terangnya.

Ditambhkan Hendra, penyidikan tersebut dilakukan lansung penyidik perlindungan hutan yang diketuai oleh Rafles Panjitan dan ditangani oleh Suharyono SH M.Hum selaku tim wilayah II Riau. Mk dari itu, TPP dinilai tidak lagi punya kewenangan pengolahan, pengelolan, pengusahaan laha tersebu sesuai dengan izin yang dimiliki mereka telh berakhir, seharusnya status lahan PT.TPP harus sudh di status Quo, pungkas Hendra tegas. (aun/jf)