PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Semakin buruknya kinerja BUMD Pelalawan khusus dalam masalah penyediaan listrik menjadi tanda tanya semua pihak, termasuk kalangan DPRD Pelalawan. Karena itu DPRD mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap BPD Pelalawan.

Anggota DPRD Pelalawan, Anas Badrun mengatakan buruknya pelayanan BUMD Pelalawan dalam mengurus listrik merupakan cermin ada yang tidak benar di perusahaan tersebut. Untuk itu dirinya mendesak agar Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melakukan audit menyeluruh terhadap tubuh instansi milik daerah itu. Dirinya menilai salah urus yang terjadi di BUMD Tuah Sekata diduga karena ada yang salah dalam tubuh manajemen di BUMD.

''Saya meminta agar BPK melakukan audit menyeluruh kepada BUMD. Nanti setelah diaudit barangkali bermunculan kesalahan-kesalahan,'' terangnya.

Anas menandaskan bahwa audit ini merupakan harga mati. Sehingga dari hasil audit ini nantinya maka bisa dicari benang merah dimana letak persoalan yang sesungguhnya.

''Audit BPK ini sepertinya sudah harga mati. Tidak bisa lagi ditunda. Untuk itu kita mendorong kepada BPK secepatnya, melakukan audit terhadap BUMD Pelalawan,'' tegasnya.

Ditambahkannya, kesalahan-kesalahan itu bisa menjadi dasar untuk membenahi ketidak beresan BUMD Pelalawan itu. Apalagi BUMD ini adalah sebuah badan usaha milik pemerintah daerah yang tujuannya adalah untuk mencari pendapatan daerah. Guna mencari keuntungan yang banyak, mereka ini terus disuntik setiap tahun, melalui dana APBD yang cukup besar. (ilm)