
PANGKALAN KERINCI – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM-PAN) Provinsi Riau, menyayangkan adanya sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) menetapkan harga beli Tandan Buah Segar (TBS), secara sepihak.
Sejak Presiden RI Joko Widodo mengumumkan pelarangan ekspor kelapa sawit dan turunannya per 28 April 2022 sampai batas waktu yang belum ditentukan, dampaknya langsung dirasakan petani sawit di Riau.
Ditengah keprihatinan anjloknya harga TBS petani sawit, nyata-nyata kondisi ini justru dimanfaatkan oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk meraup keuntungan dengan menetapkan harga beli secara sepihak dengan kisaran penurunan Rp300 hingga Rp1.400 per kilogram (Kg).
Kondisi ini menjadi perhatian seriua dari Ketua DPW BM-PAN Provinsi Riau, H Anton Sugianto, S.Ud, Selasa (26/4/2022).
Menurut dia, dampak dari kebijakan itu sangat dirasakan seluruh petani sawit di Indonesia, namun tujuan dari pidato presiden tersebut sesungguhnya adalah teguran kepada semua stakeholder ekosistem perkebunan sawit.
Namun dampak dari penurunan ini ternyata dimanfaatkan juga oleh PKS - PKS nakal dengan menetapkan pembelian TBS petani berkisar 20-40 persen.
"Atas kondisi ini, tentunya saya selaku Ketua DPW BM-PAN Riau sangat menyayangkan pembelian TBS secara sepihak oleh PKS yang melakukan penurunan harga di luar batas kewajaran," jelasnya.
Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan ini menyebutkan, seperti halnya di Pelalawan harga TBS yang sebelumnya Rp3 ribuan per kilogram, saat ini hanya dihargai Rp2.500 per kilogram. Jika kondisi ini dibiarkan, harga TBS akan sangat terpuruk.
"Kami harap ini juga menjadi perhatian khusus Gubernur Riau dan kepala daerah di Riau, bersikap tegas dan menindak PKS nakal," tegasnya.
Kemudian, lanjut Anton, Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dan pihak terkait lainnya, dapat duduk bersama mencari solusi agar tidak terjadi konflik antara petani dan PKS atas dampak penurunan harga TBS.
"Tentu, berharap PKS tidak menetapkan harga beli secara sepihak di luar harga beli yang telah ditetapkan oleh tim penetapan harga TBS tingkat Propinsi. Ini agar menjadi perhatian kita semua," tandasnya, kepada GoRiau.com.***